Jalan panjang pengungkapan dugaan rasuah proyek pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Kini, memasuki babak baru.
Dua tersangka dalam kasus ini akan didudukan di meja hijau pengadilan tindak pidana korupsi. Meski ditetapkan sebagai tersangka bersamaan, keduanya disidangkan secara terpisah.Tersangka pertama, Heri Sukatno akan disidangkan pada Kamis (14/12) besok. Sementara tersangka kedua, Ridlan Mahfud Abdullah akan duduk di pesakitan Senin (18/12) mendatang.
Perkara ini sudah diregister di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarmasin pada 6 Desember tadi. “Berkas sudah dilimpahkan pekan lalu,” beber Kasi Intel Kejari Banjarmasin, Dimas Purnama Putra, kemarin (12/12).
Dimas menegaskan, surat dakwaan yang disusun sudah rampung dan siap dibacakan jaksa penuntut. “Kami sudah siap membuktikan dakwaan dalam kasus ini,” ujarnya. Seperti diketahui, mengungkap kasus ini Kejari Banjarmasin butuh waktu lama. Hampir satu tahun. Bahkan hingga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPK RI. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa. Hingga mengerucut kepada dua tersangka. Kejari sempat kesulitan melacak salah satu tersangka atas nama Ridlan Mahfud Abdullah, hingga melibatkan tim pemburu koruptor Kejagung.
Usut punya usut, ternyata Mahfud sudah menjadi narapidana yang mendekam di Lapas Kelas I Makassar. Tersandung kasus korupsi lain. “Kami bersyukur dia (Mahfud, red) ditemukan dan sudah dijemput, hingga diadili,” kata Dimas.
Untuk diketahui, Gedung BBPOM Banjarmasin di Banjarbaru dibangun dengan total anggaran mencapai Rp30 miliar. Rinciannya Rp19 miliar untuk tahap II di Tahun 2019, dan Rp11 miliar di tahap III 2021. Namun, dalam proses pembangunannya, penyedia jasa atau kontraktornya berbeda-beda setiap tahun anggaran. Tersangka Mahfud mengerjakan proyek di tahun 2019 dengan nilai proyek sekitar Rp19 miliar.
Sementara tersangka Heri Sukatno terlibat dalam pengerjaan di tahun 2021 dengan nilai anggaran Rp11 miliar. Kedua tersangka diduga melakukan pengurangan volume pekerjaan di proyek ini. (*)
Editor : izak-Indra Zakaria