Hakim Tolak Eksepsi Ayah dari Bandar Narkoba, Keluar Sidang Langsung Pamer Borgol

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 18 Januari 2024 | 11:49 WIB
EKSEPSI: Lian Silas menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Selasa (16/1). (FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN)
EKSEPSI: Lian Silas menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Selasa (16/1). (FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN)

Lian Silas mengangkat tangannya. Masih terborgol. Keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Selasa (16/1). Eksepsi ayah dari Fredy Pratama alias Miming sebagai gembong narkotika Internasional asal Kalsel itu baru saja ditolak majelis hakim.

Tak sepatah kata pun diucapkannya saat keluar dari sidang keberatan atas dakwaannya itu. Dalam pembacaan putusan sela, majelis hakim yang dipimpin oleh Jamser Simanjuntak menilai unsur-unsur pidana pencucian uang narkotika atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah tepat. 

“Menyatakan menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Lian Silas,” kata Jamser membacakan putusan sela.  Meski menilai sudah tepat, tak semua pasal dakwaan JPU dapat diterima. Dari hasil pencermatan majelis hakim, terjadi kekeliruan dalam penguraian unsur dakwaan.

Uraian di dakwaan alternatif urutan satu primer, sama persis dengan unsur alternatif urutan satu subsider. “Dengan demikian JPU melakukan kesalahan dalam menguraikan unsur pidana dari pasal 4 Undang-Undang TTPU juncto pasal 10 Undang-undang TTPU,” tambah hakim anggota Eko Setiawan. Dengan adanya kesamaan unsur dakwaan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa JPU telah melakukan clerical error alias kesalahan pengetikan karena copy paste.

Namun, kesalahan ketik itu bukan kesalahan fatal yang dapat membatalkan dakwaan secara keseluruhan. Sehingga dakwaan JPU dapat diterima, dan harus dilanjutkan dengan sidang pembuktian di persidangan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dilanjutkan pada Selasa pekan depan (23/1). “Kami hormati keputusan majelis hakim,” tutur penasihat hukum Silas, Ernawati. 

Meski ia berharap sebenarnya keberatan pihaknya dalam perkara ini dapat diterima majelis. “Seperti saya jelaskan sebelumnya, kami berpatokan dengan pidana asalnya dulu yang sampai hari ini Fredy Pratama itu tidak pernah jelas. Pidana asalnya belum ada,” bandingnya. Kasi Pidum Kejari Banjarmasin, Habibi sudah menyiapkan saksi-saksi memberatkan untuk dihadirkan di persidangan selanjutnya.

Ada sekitar 12 saksi yang akan dihadirkan pada sidang pemeriksaan nanti. “Lima saksi yang kami siapkan pada sidang pemeriksaan pertama,” terangnya. Saksi-saksi yang bakal dihadirkan nanti di antaranya narapidana narkotika yang ada sangkut pautnya dengan perkara Silas. “Termasuk keluarga, istri, dan anak terdakwa,” bebernya.

Seperti diketahui, Silas didudukkan di meja hijau PN Banjarmasin dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil peredaran narkotika sang anak, Miming. Uang hasil narkoba Miming, dimanfaatkan Silas untuk membeli sejumlah aset. Nilainya mencapai Rp1 triliun.

Aset tersebut tak hanya di Kalsel, hingga di Bali. Jika ditotal, ada sebanyak 32 bidang tanah dan bangunan yang dijadikan barang bukti oleh kejaksaan. Sembilan SHM tanah dan bangunan di Kalteng, nilainya Rp39,6 miliar. Berikutnya, 12 SHM tanah dan bangunan di Kalsel senilai Rp33,4 miliar lebih.

Tak hanya itu, sebanyak empat SHM tanah dan bangunan di Jatim senilai Rp11,8 miliar. Tiga unit apartemen di Jabodetabek senilai Rp4,2 miliar. Selanjutnya, satu tanah dan bangunan di Yogyakarta senilai Rp1,3 miliar. Tiga SHM tanah dan bangunan senilai Rp6,7 miliar di Bali. Barang bukti lain yang berhasil disita adalah delapan unit motor dan mobil, serta uang tunai sebesar Rp2,8 juta.

Dalam perkara ini, Silas dijerat dengan pasal berlapis. Antara lain pasal 3, 4, 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selain itu, juga dijerat dengan pasal 137 huruf a, b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ke 1 KUHP. Dari dakwaan itu, Silas terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, serta denda Rp5 miliar. (*)

Editor : izak-Indra Zakaria