TANJUNG REDEB–Kejaksaan Negeri Berau menangkap terdakwa kasus perintangan kegiatan pertambangan legal di Berau pada 2023. Terdakwa dengan nama Muhammad Arbi Bakri bin La Ucu merupakan tokoh yang menggerakkan masyarakat melakukan demonstrasi yang menyebabkan kegiatan tambang legal terhalang.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejari Berau Lucky Kosasih Wijaya menerangkan, terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb tertanggal 25 Juli 2023 memutus terdakwa dengan pidana selama 11 bulan penjara. Kemudian, dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda. “Hasil banding hukuman tetap 11 bulan penjara,” terangnya, Selasa (23/1).
Sebelum ditangkap, terdakwa masuk daftar pencarian orang (DPO) hingga akhirnya berhasil dieksekusi di Jakarta Barat oleh tim gabungan Kejari Berau dan Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pengungkapan dimulai pada Jumat (19/1) lalu, tim Kejari Berau dan Tim Intelijen Kejagung terbentuk. Usai itu, tim gabungan mulai melakukan pengintaian kepada terdakwa yang diduga tinggal di Apartemen Bassura, Jakarta Barat. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa terdakwa diketahui sempat melakukan pemeriksaan mata di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat.
Akhirnya, pada Senin (22/1), terdakwa berhasil diamankan oleh tim gabungan. “Dan berikutnya diserahkan ke Rutan Salemba untuk ditahan sementara,” ujarnya.
Setelah itu, pada Selasa (23/1), terdakwa dikawal untuk dibawa kembali ke Berau menjalani masa hukumannya. Hingga pada Selasa (23/1) terdakwa telah diserahkan ke Rutan Kelas II Tanjung Redeb untuk menjalani tahanan. “Yang bersangkutan kami tangkap di Taman Sari, Jakarta Barat,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Berau Ito Aziz Wasitomo menjelaskan, terdakwa merupakan pengembangan kasus pada 2020 tentang upaya perintangan atau dengan sengaja menghalang-halangi kegiatan pertambangan legal yang memiliki izin operasional.
Adapun, diketahui dirinya bukanlah masyarakat yang memiliki lahan yang telah mendapatkan ganti rugi lahan. Namun, dia menjadi provokator untuk mengerahkan massa melakukan hal tersebut. Sehingga, terdakwa harus menjalani hukuman penjara selama 11 bulan. (sen/ind/k8)
Editor : Rahman Hakim