Tuntutan jaksa pada kasus kepemilikan harimau hingga menghilangkan nyawa yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Samarinda pada Kamis (4/4) sangat ringan.
SAMARINDA–JPU Indra Rivani meminta hakim menghukum terdakwa Andri Soegianto hanya tiga bulan penjara, dikurangi masa tahanan. Hal itu setara hukuman maksimal tindak pidana ringan (tipiring) para pelanggar peraturan daerah, laiknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
Padahal perbuatannya jelas ilegal dengan memelihara harimau di tempat yang tidak mengantongi izin alias ilegal, yakni di sebuah bangunan di Jalan Wahid Hasyim II, RT 11, Nomor 99, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, yang notabene kawasan padat permukiman. Karena perbuatan itu menyebabkan Suprianda, pria yang biasanya memberi makan sang predator, tewas diterkam.
Dosen Hukum Pidana Universitas Mulawarman Orin Gusta Andini menyebut, seharusnya jaksa menggunakan model dakwaan kumulatif, yang konsekuensi hukumnya dapat mencakupi dua perbuatan berbeda tersebut.
Nyatanya Andri Soegianto diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan dakwaan alternatif. Di antaranya, Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), hukuman 3 tahun penjara. Serta dakwaan alternatif, kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Pasal 359 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara.
Padahal, kata perempuan yang akrab disapa Orin itu, jelas itu dua perbuatan yang berbeda. Kalau melihat UU KSDAHE, Pasal 21 itu melarang perbuatan memelihara satwa tertentu dalam keadaan hidup. Sementara Pasal 359 KUHP itu kelalaian menyebabkan kematian. "Jadi jelas dua perbuatan yang berbeda, jika gunakan alternatif, hanya satu perbuatan saja yang mana akan terbukti nanti. Artinya pasal mana yang terbukti justru bakal mengecualikan pasal lainnya," ungkap Orin.
Kemudian, terkait tuntutan tiga bulan, diklaim hakim bisa saja menjatuhkan putusan di atas tuntutan jaksa. Sebab, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang didakwakan, bukan lama tuntutan jaksa. "Jadi belum tentu akan dijatuhkan sesuai tuntutan jaksa jika hakim memiliki penilaian yang berbeda. Dan tuntutan tiga bulan itu cukup rendah, mengingat nyawa yang hilang karena perbuatan ilegal. Kalau dalam hukum, penjara maksimal tiga bulan itu berlaku untuk tipiring," tegasnya.
Sebelumnya, kasus kepemilikan harimau di Samarinda Utara menghebohkan publik. Itu terungkap setelah hewan predator tersebut memangsa sang pemberi makan, yakni Suprianda. Pemiliknya ditahan polisi dan proses peradilan sedang berjalan. Berdasarkan laman resmi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Samarinda, JPU menuntut sang pemilik bernama Andri Soegianto (Andre Soan) penjara tiga bulan.
Pada sidang kedelapan dengan agenda pembacaan surat tuntutan, JPU Indra Rivani meminta hakim menyatakan terdakwa Andri Soegianto telah terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Lalu, JPU meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Soegianto dengan pidana penjara selama tiga bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Samarinda Erfandi terkait soal tuntutan jaksa terhadap perkara yang sempat jadi perhatian publik menyebut belum mengetahui secara pasti. "Saya masih cuti, nanti saya tanyakan ke jaksa," singkat Erfandi melalui sambungan telepon. (dra/k16)
ASEP SAIFI
@asepsaifi
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post