PROKAL.CO, TENGGARONG – Setiap jengkal ruang di Pasar Tangga Arung Square kini diarahkan untuk berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari kios, booth usaha, wahana permainan anak, hingga pengamen yang menghibur pengunjung, seluruh aktivitas di kawasan pasar tersebut akan dikenakan retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Langkah itu ditegaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar sebagai upaya memaksimalkan potensi PAD dari aset daerah yang dikelola pemerintah.
Kebijakan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayyid Fathullah, usai melakukan peninjauan langsung ke Pasar Tangga Arung Square, Kamis (5/1/2026).
“Kami ingin coba maksimalkan bersama kawan-kawan pengelola. Bagaimana tempat di Tangga Arung Square ini semuanya bisa menghasilkan PAD,” ujar Fathullah.
Ia menjelaskan, penerapan retribusi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025, yang mengatur perhitungan retribusi berdasarkan luasan lapak serta pemanfaatan fasilitas pasar.
Seluruh aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah masuk dalam skema tersebut.
Salah satu penyumbang PAD terbesar diproyeksikan berasal dari Bazar Ramadan. Kegiatan tahunan itu diperkirakan akan diikuti lebih dari 200 pelaku usaha.
“Bazar Ramadan nanti diperkirakan menyumbang sekitar Rp48 juta ke PAD. Itu menjadi salah satu kontribusi terbesar,” lanjutnys.
Selain bazar, PAD juga bersumber dari penyewaan booth usaha, showroom otomotif, serta wahana permainan anak. Bahkan, pelaku hiburan seperti pengamen yang beraktivitas di area pasar tak luput dari kebijakan retribusi.
Meski demikian, ia menyebut pendapatan dari kios permanen dan parkir saat ini belum masuk dalam perhitungan PAD Pasar Tangga Arung Square. Disperindag Kukar menargetkan total PAD dari pengelolaan kawasan pasar tersebut dapat menembus angka Rp1 miliar pada tahun ini.
Untuk mendukung target itu, Disperindag Kukar menyiapkan inovasi bertajuk Sikilat
—yang merupakan akronim dari setiap kilan. Sehingga tiap jengkal area pasar yang dibangun pemerintah harus berorientasi pada PAD dan mampu menghasilkan pendapatan daerah.
"Kami ingin memastikan pasar ini bukan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Kukar, tapi juga meningkatkan PAD," tutup Fathullah. (moe)
Editor : Indra Zakaria