PROKAL.CO, TENGGARONG – Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idulfitri 2026 dimanfaatkan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, untuk memastikan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan normal. Salah satu yang disidak adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Senin (30/3/2026).
Sidak ini difokuskan pada OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, guna memastikan operasional layanan kembali berjalan optimal tanpa kendala.
“Hari ini kegiatan kami full melakukan sidak, khususnya di tempat-tempat OPD di Kutai Kartanegara yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rendi.
Saat berada di Kantor Distransnaker Kukar di Jalan APT Pranoto, Kelurahan Sukarame, Tenggarong, Rendi menegaskan pentingnya peran instansi tersebut dalam melindungi hak-hak pekerja.
“Sekarang kami berada di Disnakertrans Kukar, yang kita ketahui merupakan instansi pelayanan bagi seluruh pekerja di Kutai Kartanegara, khususnya terkait perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan,” katanya.
Ia menyebut, Distransnaker memiliki berbagai layanan penting, mulai dari Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan hingga layanan pengaduan masyarakat, termasuk soal pembayaran THR.
“Di dalamnya terdapat berbagai layanan, termasuk Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan, serta layanan aduan masyarakat. Misalnya, aduan terkait pekerja yang belum menerima THR dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak tenaga kerja,” jelasnya.
Namun dari hasil sidak, Rendi menemukan masih ada kekurangan pada aspek pelayanan, khususnya belum tersedianya hotline center sebagai saluran pengaduan langsung bagi masyarakat.
“Namun tadi kami menemukan bahwa dinas ini belum memiliki hotline center. Kalau tidak dilakukan sidak, mungkin kami tidak pernah mengetahui hal tersebut,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah daerah berencana segera menghadirkan layanan pengaduan berbasis digital yang lebih mudah diakses masyarakat.
“Oleh karena itu, insya Allah nanti kami akan menyediakan satu unit handphone dengan nomor WhatsApp khusus yang dapat dihubungi langsung oleh seluruh pekerja di Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Menurut Rendi, keberadaan hotline sangat penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Hal ini penting karena layanan saat ini lebih mudah diakses oleh masyarakat yang berada di Tenggarong dan sekitarnya. Sementara saudara-saudara kita di wilayah jauh seperti Muara Badak, Samboja, Kota Bangun, bahkan Tabang, tentu sulit untuk datang langsung ke sini,” katanya.
Ia menilai, tanpa akses layanan jarak jauh, masyarakat bisa terbebani biaya hanya untuk menyampaikan aduan sederhana.
“Apalagi hanya untuk mempertanyakan hal-hal kecil seperti Rp200 ribu atau Rp300 ribu, yang ongkos perjalanannya justru lebih besar,” lanjutnya.
Karena itu, Pemkab Kukar menilai kehadiran hotline center menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Karena itu, kami menilai hotline center sangat diperlukan di Disnakertrans, agar seluruh aduan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria