PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai merapikan struktur birokrasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Sebanyak 19 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas resmi dilantik Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam, Jumat (8/5/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi sinyal percepatan pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih kosong di lingkungan Pemkab Kukar. “Totalnya ada 19 orang yang kita lantik, terdiri dari JPT Pratama, pejabat eselon III, dan pejabat pengawas atau eselon IV,” ujar Aulia usai pelantikan.
Beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik di antaranya Muhammad Iriyanto sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Slamet Hadiraharjo sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Ismi Mufiddah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Mauritz Silalahi sebagai Direktur RSUD AM Parikesit.
Aulia mengatakan proses pengisian jabatan kosong berikutnya kini tengah berjalan melalui sistem manajemen talenta. Pun Aulia menyebut, ASN yang berada pada kategori box 7, 8, dan 9 memiliki kesempatan mengikuti tahapan seleksi lanjutan sesuai kompetensi masing-masing.
“Manajemen talenta sudah kita jalankan dan dalam waktu dekat proses pengisian jabatan sedang berjalan,” katanya. Berbeda dengan daerah lain, Pemkab Kukar disebut tidak menggunakan satu tim seleksi untuk seluruh jabatan. Tim seleksi akan dibentuk sesuai kebutuhan bidang yang akan diisi.
“Kalau bidang kesehatan atau rumah sakit, maka praktisi rumah sakit, dewan pengawas rumah sakit, dan sekda yang menjadi tim selternya,” jelas Aulia. Sementara untuk pengisian jabatan di sektor lain seperti pertanian, tim seleksi akan melibatkan praktisi dan ahli sesuai bidang terkait.
“Kalau mengisi kepala dinas pertanian, maka praktisi pertanian dan orang-orang ahli di bidang pertanian itu yang menjadi tim selternya,” lanjutnya.
Selain penataan birokrasi, Aulia juga memberi penekanan khusus terhadap percepatan pelaksanaan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, terutama layanan Berobat Cukup dengan KTP. Aulia juga meminta jajaran OPD memahami secara menyeluruh program yang menjadi tanggung jawab masing-masing agar implementasi di lapangan berjalan optimal.
“Kita ingin program-program dedikasi ini benar-benar dipahami OPD pengampunya, termasuk bagaimana teknisnya dirapikan supaya pelayanan ke masyarakat lebih baik,” tegasnya.
Menurut Aulia, pemahaman terhadap tugas dan program menjadi kunci utama agar birokrasi mampu bekerja efektif. “Orang bisa bekerja dengan baik ketika dia paham apa yang akan dikerjakan,” tutup Aulia. (moe)
Editor : Indra Zakaria