PROKAL.CO, TENGGARONG – Belum optimalnya penyaluran dana pusat senilai lebih dari Rp2 triliun memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara melakukan refocusing anggaran. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kutai Kartanegara tetap berjalan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan efisiensi dilakukan dengan meninjau ulang sejumlah pos anggaran yang dianggap kurang prioritas. Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan yang dinilai mendesak.
“Kalau dana kurang salur itu sudah masuk, maka pada perubahan anggaran nanti akan kita maksimalkan untuk kebutuhan prioritas,” ujarnya. Prioritas utama difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas belajar (RKB) yang rusak dan penambahan ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas belajar.
Menurut Heriansyah, kondisi ruang belajar yang layak menjadi kebutuhan mendasar agar proses pendidikan berjalan optimal. “RKB yang rusak atau kurang akan kita rehabilitasi, dan jika memang diperlukan kita tambah ruang kelas baru,” katanya.
Tak hanya ruang kelas, pembangunan halaman sekolah juga masuk daftar prioritas. Halaman dinilai bukan sekadar fasilitas pelengkap, tetapi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. “Halaman sekolah itu penting, bukan hanya untuk upacara, tapi juga melatih disiplin dan interaksi siswa,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan sanitasi turut menjadi perhatian serius. Disdikbud Kukar menargetkan seluruh sekolah memiliki toilet yang layak, aman, dan terpisah antara laki-laki serta perempuan. Posisi toilet juga akan dirancang lebih terbuka dan tidak lagi berada di area belakang sekolah.
“Ini juga untuk mencegah potensi terjadinya pelecehan,” tegas Heriansyah. Pembangunan pagar sekolah, khususnya untuk jenjang PAUD, juga menjadi fokus pemerintah daerah demi meningkatkan keamanan siswa dan aset sekolah. “Dengan pagar, anak-anak merasa aman dan pengawasan lebih mudah dilakukan,” ujarnya.
Saat ini, Disdikbud Kukar masih melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran karena setiap sekolah memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan berbeda, mulai dari rehabilitasi ringan hingga pembangunan unit sekolah baru. Untuk memperkuat efisiensi, pemerintah daerah juga tengah menyusun Analisa Standar Belanja (ASB) sebagai acuan biaya pembangunan sarana pendidikan.
“Kita ingin ada standar yang jelas supaya anggaran lebih efisien tanpa mengurangi kualitas,” katanya. Disdikbud Kukar menargetkan kebutuhan sarana fisik pendidikan dapat dituntaskan secara bertahap pada periode 2026–2027.
Setelah infrastruktur dinilai memadai, fokus pembangunan pendidikan akan diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. “Kalau sarana fisik sudah clear, maka kita bisa fokus pada pengembangan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria