PROKAL.CO, TENGGARONG – Ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat mulai mendorong Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026, pemerintah daerah kini membidik sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kukar, yakni batu bara dan kelapa sawit.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga ruang fiskal daerah tetap aman di tengah berbagai penyesuaian kebijakan nasional yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Selain mengandalkan transfer pusat, Pemkab Kukar mulai mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan potensi terbesar yang dimiliki daerah saat ini masih berasal dari sektor pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai melakukan identifikasi berbagai objek pajak yang selama ini dinilai masih dapat dioptimalkan.
“Sumber daya atau raw material utama yang ada di Kukar yaitu sektor batu bara dan sawit. Sekarang teman-teman Bapenda sudah bergerak untuk mengidentifikasi seperti pajak kendaraan bahan bakar bermotor, alat berat, dan pajak air permukaan. Ini yang sudah kita coba identifikasi karena nilainya lumayan besar untuk kita tingkatkan,” ujarnya.
Menurut Aulia, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga target pendapatan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih dinamis. Apalagi hingga pertengahan tahun, daerah masih menunggu kepastian sejumlah transfer dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi perencanaan belanja daerah.
Dalam APBD 2026, Pemkab Kukar memasang target PAD sekitar Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan masih berada di kisaran Rp800 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber penerimaan baru agar target pendapatan tetap tercapai dan program pembangunan tidak terganggu.
"Realisasi ini yang masih mau kita upgrade lagi sekitar Rp400 miliar untuk mencapai angka Rp1,2 triliun,” katanya.
Selain mengoptimalkan PAD, Pemkab Kukar juga menyiapkan strategi penyesuaian belanja daerah. Pemerintah memilih bersikap lebih hati-hati sambil menunggu gambaran utuh realisasi pendapatan dan transfer pusat pada semester pertama tahun berjalan.
Aulia menjelaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah Juni untuk menentukan arah kebijakan anggaran pada semester berikutnya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam melakukan perubahan maupun penyesuaian program pembangunan.
“Kita akan bikin adjustment, kita akan bikin penyesuaian sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri," tutup Aulia.
Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah akibat perlambatan ekonomi dan penyesuaian kebijakan nasional, Kukar memilih memperkuat fondasi pendapatan dari sektor yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi daerah. (moe)
Editor : Indra Zakaria