TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan pengisian sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang mengandalkan seleksi terbuka, pengisian jabatan kali ini akan menggunakan sistem manajemen talenta yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui skema tersebut, pejabat administrator atau eselon III berpeluang dipromosikan menjadi pejabat eselon II berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan kinerja yang terekam dalam sistem.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto, mengungkapkan Pemkab Kukar telah menjalin kerja sama dengan BKN untuk menerapkan sistem tersebut dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.
“Di Kutai Kartanegara ini kita sudah ber-MoU dengan BKN untuk pengisian JPT Pratama atau eselon II menggunakan manajemen talenta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, manajemen talenta merupakan sistem yang memungkinkan pemerintah memetakan potensi ASN secara lebih terukur. Seluruh pejabat eselon III diwajibkan memperbarui data pribadi, riwayat jabatan, pengalaman kerja, serta kompetensi yang dimiliki ke dalam aplikasi yang disiapkan BKN.
“Manajemen talenta itu sebuah sistem yang dibangun oleh BKN untuk merekrut atau mempromosikan pejabat eselon III menjadi eselon II,” katanya.
Saat ini, sedikitnya 15 jabatan pimpinan tinggi pratama di Kukar masih belum terisi pejabat definitif. Jabatan tersebut berada di BKPSDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Diikuti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Kekosongan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat peran kepala OPD sangat menentukan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui sistem manajemen talenta, pemerintah akan menyeleksi ASN yang masuk kategori terbaik berdasarkan pemetaan yang dilakukan BKN. Arianto menyebut hanya ASN yang masuk dalam kelompok Box 7, Box 8, dan Box 9 yang berpeluang dipromosikan menduduki jabatan eselon II.
“Harapannya seluruh pejabat eselon III yang ada di Kutai Kartanegara masuk dalam Box 7, Box 8, atau Box 9. Karena untuk bisa menduduki jabatan eselon II atau kepala dinas, harus masuk dalam Box 7, 8, dan 9,” jelasnya.
Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.
“Mereka pernah bekerja di dinas apa, pengalaman jabatannya bagaimana sampai jabatan terakhirnya. Dari situ mereka akan kita kelompokkan untuk menduduki dinas tertentu,” katanya.
Sebagai bagian dari persiapan, Bupati Kutai Kartanegara telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat eselon III sejak awal Mei lalu agar segera memperbarui data kompetensi dan riwayat karier mereka dalam sistem manajemen talenta.
Langkah tersebut dinilai penting karena seluruh proses pemetaan calon pejabat nantinya mengacu pada data yang tersimpan dalam aplikasi.
“Sehingga ketika diperlukan oleh pimpinan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, untuk mempromosikan pejabat eselon III, tinggal menarik data yang ada di sistem,” ujar Arianto.
Dengan pola baru tersebut, pemerintah daerah tidak lagi membuka seleksi secara terbuka sebagaimana mekanisme sebelumnya.
“Nanti kita tidak lagi mengumumkan secara terbuka. Kita tinggal mengambil data dari aplikasi manajemen talenta,” tegasnya.
Kesempatan promosi, lanjut Arianto, sangat bergantung pada kesiapan masing-masing ASN dalam menampilkan kompetensi dan rekam jejak yang dimiliki.
“Kalau mereka aktif meng-update data dan kompetensinya yang ditampilkan dalam manajemen talenta, kesempatan mereka untuk dipromosikan tentu lebih besar,” katanya.
Meski belum dapat memastikan jadwal pasti pelantikan pejabat definitif, pemerintah daerah memastikan proses pengisian jabatan saat ini terus dipersiapkan.
“Terkait jabatan-jabatan yang saat ini masih kosong, oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati masih dalam proses penyiapan untuk pengisian jabatan tersebut,” ujarnya.
Arianto mengungkapkan informasi yang diterimanya menunjukkan pengisian jabatan tersebut berpotensi direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kalau informasi yang kami terima, insyaallah Juni sampai Juli ini akan terisi,” pungkasnya.
Dengan berbagai program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin melalui Kukar Idaman Terbaik. Pengisian jabatan kepala OPD menjadi tahap krusial dalam memperkuat profesionalisme birokrasi, mempercepat realisasi dan perkuat layanan pemerintah daerah ke masyarakat. (moe)
Editor : Indra Zakaria