PROKAL.CO, TENGGARONG – Senin (3/8/2026) kemarin, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama sang wakil Seno Aji mengumpulkan kesepuluh kepala daerah se-Benua Etam di Aula Ruhui Rahayu Kantor Gubernur. Seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten dan kota ini dikumpulkan dengan satu tujuan: membahas kondisi fiskal daerah, khususnya untuk tahun 2027 mendatang.
Dari pertemuan ini, para kepala daerah menyepakati keputusan bersama—yakni melakukan komunikasi tatap mata dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Kunjungan ini adalah langkah yang disepakati bersama, untuk mengantisipasi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan juga belum optimalnya Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026.
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengatakan, Kukar pada rakor tersebut memperjuangkan kekurangan TKD senilai Rp3 Triliun. Dana kurang bayar ini menjadi sebuah tantangan, lantaran berdampak langsung kepada program-program pemerintahan. Sehingga apa yang sebelumnya telah direncanakan, mesti mengalami penyesuaian.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Kutai Kartanegara memiliki dana kurang bayar sekitar Rp3 Triliun, itu yang kita coba perjuangkan bersama,” ungkap Aulia kepada awak media, Selasa (4/8/2026).
Selain dana kurang bayar, juga ada dana lebih bayar sekitar Rp600 Miliar. Dana TKD ini adalah hak Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih tertahan di pusat. Sedangkan, pendapatan keuangan daerah masih bergantung dari transfer keuangan pusat, transfer keuangan provinsi, dan pendapatan asli daerah (PAD).
Dan pertemuan dengan seluruh kepala daerah Kaltim kemarin, Bupati, Walikota maupun Gubernur saling bertukar ide dan berdiskusi. Agar bagaimana seluruh pendapatan daerah dapat teroptimalkan. Sehingga APBD yang telah ditetapkan dapat berdampak secara optimal bagi masyarakat Kukar maupun daerah lain.
“Kami ingin apa yang menjadi haknya masyarakat Kabupaten Kukar itu bisa didapatkan,” lanjutnya.
Untuk opsi pendapatan yang berasal dari Pemprov Kaltim, Aulia mendorong optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Mengingat masih belum optimalnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini, Aulia harap ada kolaborasi bersama Pemprov Kaltim atas hal tersebut.
Mengenai jadwal menyambangi Kemenkeu RI di Jakarta, Aulia mengaku belum dapat memastikan. Lantaran, pertemuan ini dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud—yang membuka komunikasi dengan Kemenkeu RI. Namun Aulia juga berharap pertemuan ini dilakukan segera, sehingga dapat ditemukan solusi akan keadaan fiskal daerah yang dihadapi saat ini.
“Kita berharap tidak dalam jangka waktu lama untuk bisa mengaudiensikan dan menyampaikan kondisi existing yang ada di sini. Sehingga Kementerian Keuangan pun bisa memahami kondisi kita yang ada di daerah,” tutup Aulia. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co