PROKAL.CO, TENGGARONG – Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kondisi kualitas udara yang belum stabil turut memengaruhi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pemkab Kukar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menghentikan sementara distribusi MBG apabila kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah. Kebijakan tersebut dapat diterapkan melalui kesepakatan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, sekolah juga dapat tetap menyalurkan makanan bergizi dengan mekanisme yang disesuaikan kondisi masing-masing. “Tetap boleh juga. Jadi tinggal kesepakatan antara SPPG dengan sekolah yang bersangkutan,” kata Sunggono, Jumat (4/9/2026).
Ia mencontohkan, sekolah yang menghentikan pembelajaran tatap muka dapat mengatur agar makanan MBG tetap diterima siswa melalui mekanisme pengambilan oleh siswa maupun pihak sekolah. Pengaturan tersebut disesuaikan dengan kesepakatan bersama SPPG. Artinya, pelaksanaan MBG tidak harus seragam di seluruh sekolah selama mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Sunggono menjelaskan, fleksibilitas tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemkab Kukar dalam merespons kondisi kualitas udara yang berbeda-beda.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar telah memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menentukan metode pembelajaran sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Bupati Kukar. Sekolah dapat menerapkan PJJ atau tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi udara di lingkungannya dinilai masih aman.
“Tindak lanjut dari SE Bupati itu memberikan pilihan sebenarnya kepada semua sekolah sesuai dengan kualitas udara di masing-masing sekolah atau lingkungan sekolahnya untuk PJJ atau tidak,” jelasnya. Karena kondisi udara tidak sama di setiap wilayah, Sunggono menyebut tidak seluruh sekolah harus menerapkan pola pembelajaran yang seragam.
“Kalau mungkin teman-teman masih mendapatkan informasi ada sekolah yang masih melaksanakan sekolah secara offline, saya kira berarti kualitas udara di situ bagus dan sebaliknya,” katanya.
Untuk jumlah sekolah yang telah menerapkan PJJ maupun yang menghentikan sementara distribusi MBG, Pemkab Kukar masih melakukan pendataan. Sunggono menyebut kebijakan tersebut baru diterapkan sehingga laporan dari masing-masing wilayah masih dihimpun melalui koordinator MBG di Kukar. “Karena baru kemarin kebijakannya, tapi kami terus berkoordinasi,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co