PROKAL.CO, TENGGARONG – Sensus Ekonomi 2026 dinilai tidak sekadar menjadi agenda pendataan, tetapi fondasi penting bagi pemerintah untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan daerah.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian menekankan, data yang dihimpun melalui sensus harus berujung pada kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan FGD Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Senin (14/9/2026).
Menurut Hetifah, sensus yang mendata seluruh jenis usaha akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai struktur ekonomi masyarakat. Pendataan tersebut mencakup usaha mikro, kecil dan menengah, usaha yang memiliki tempat usaha maupun berbasis digital, hingga rumah tangga.
“Seperti teman-teman pasti tahu, kita baru saja menyelesaikan Sensus Ekonomi. Kita berharap dengan adanya Sensus Ekonomi yang dilakukan kepada semua usaha, apakah itu usaha kecil, menengah, mikro, apakah yang memiliki tempat usaha ataupun dilakukan berbasis digital, dan bahkan rumah tangga, itu semuanya didata,” ujarnya.
Untuk Kaltim, proses penyempurnaan data masih berlangsung. Hetifah menyebut sekitar dua persen data masih dalam tahap revisi dan ditargetkan disempurnakan hingga akhir September.
Setelah proses tersebut rampung, data diharapkan dapat dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan struktur ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Mudah-mudahan setelah itu data akan dianalisis dan kita tentunya akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi dan struktur ekonomi, baik masyarakat di seluruh Provinsi Kaltim maupun di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Bagi DPR RI, kata Hetifah, tahapan setelah sensus menjadi sama pentingnya dengan proses pendataan itu sendiri. Data yang telah dikumpulkan harus mampu diterjemahkan menjadi dasar penyusunan kebijakan, layanan publik, fasilitas, bantuan maupun bentuk dukungan lain yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap hasil sensus tidak berhenti sebagai data statistik, melainkan digunakan pemerintah untuk membaca persoalan dan menentukan intervensi pembangunan secara lebih tepat.
“Tentu saja ke depan kami juga berharap, harapan dari masyarakat yang tadi diungkapkan agar data-data yang diperoleh ini memang digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan layanan-layanan publik ataupun memahami apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk kebijakan, fasilitas, bantuan, dukungan, dan bentuk asistensi lainnya,” jelasnya.
Menurut Hetifah, pemanfaatan data tersebut menjadi momentum penting yang tidak kalah dari pelaksanaan sensus. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah diharapkan memiliki pijakan yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan pembangunan.
“Ini yang menjadi mungkin momentum yang tidak kalah penting dari pelaksanaan sensusnya itu sendiri,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, pembahasan juga menyentuh persoalan data desil yang berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program bantuan. Hetifah menyebut persoalan ketepatan data perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang membutuhkan tidak justru terlewat dari kebijakan.
“Tadi juga muncul beberapa pertanyaan yang sangat aktual terkait dengan data desil dan bagaimana data-data ini kemudian bisa mungkin membuat sekelompok masyarakat merasa tereksklusi dari kemungkinan untuk memperoleh bantuan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, mekanisme penetapan desil serta upaya pembaruan data bagi masyarakat yang membutuhkan turut dibahas dalam forum tersebut.
“Bagaimana sebenarnya desil itu ditetapkan dan kemudian juga desil itu apa, serta apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat yang barangkali saat ini membutuhkan perbaikan atau pembaruan data mereka supaya mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan ataupun tidak tersentuh oleh kebijakan dan bantuan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co