PROKAL.CO, TENGGARONG – Di posko pengungsian korban kebakaran RT 33 Kelurahan Melayu, Tenggarong, kebutuhan warga tidak berhenti pada makanan dan tempat berteduh. Setelah kehilangan rumah dan barang-barang dalam kebakaran besar Senin (5/10/2026), pemerintah mulai memikirkan bagaimana aktivitas sehari-hari mereka kembali berjalan, sekaligus memastikan luka psikologis akibat musibah tidak terabaikan.
Hal itu menjadi perhatian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri saat memantau posko bantuan, dapur umum dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Kamis (8/10/2026).
Aulia mengatakan proses pemulihan pascakebakaran harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal dapat kembali menjalankan kebutuhan sehari-hari.
“Kita melihat kondisi pascakebakaran yang melanda warga kita di Jalan Danau Aji, dan memang korbannya cukup banyak. Ini termasuk salah satu kebakaran terbesar yang terjadi di Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Berdasarkan pendataan sementara di posko, sebanyak 75 kepala keluarga dengan 224 jiwa terdampak kebakaran. Jumlah tersebut membuat proses pemulihan menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Aulia menilai komunitas dan masyarakat sekitar memiliki peran penting untuk ikut memantau kondisi para korban. Terutama memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam proses pemulihan.
“Tadi kami juga menyampaikan kepada lurah, selain kita me-recovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita,” ujarnya.
Ia khawatir pengalaman kehilangan akibat kebakaran meninggalkan tekanan yang mendalam bagi sebagian korban. Karena itu, perhatian terhadap kondisi psikologis harus berjalan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan fisik.
“Jangan sampai ada korban yang kehilangan dalam proses monitoring kita. Kita khawatir pascakebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita,” jelasnya.
Pemulihan juga diarahkan pada hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, tetapi penting bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan normal. Kebutuhan sekolah anak, perlengkapan kerja, makanan hingga perlengkapan rumah tangga menjadi bagian yang harus segera dipenuhi.
“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah, kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Bagi yang bekerja, perlengkapan kebutuhan pekerjaannya juga terpenuhi,” kata Aulia.
Salah satu kebutuhan yang langsung ditindaklanjuti adalah peralatan memasak. Pemerintah menerima informasi dari korban bahwa bahan makanan telah tersedia, tetapi sebagian warga kehilangan peralatan untuk mengolahnya.
Pemkab kemudian berkoordinasi dengan Baznas melalui Plt Camat hingga bantuan perlengkapan memasak disalurkan. “Kalau seandainya bahan baku masakannya banyak, tapi peralatan memasaknya tidak ada, bahan makanan itu tidak bisa terolah dengan baik,” ujarnya.
Di posko, dapur umum juga terus berjalan dengan dukungan BPBD, Damkar dan para relawan. Sejumlah warga, termasuk ibu-ibu relawan, terlibat menyiapkan makanan bagi korban, relawan maupun personel yang masih bekerja dalam proses pemulihan.
Aulia menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang sejak awal ikut membantu warga terdampak.
Di sisi lain, Lurah Melayu Muhammad Hafiz mengatakan pemenuhan kebutuhan warga dilakukan secara bertahap dengan prioritas menjaga keberlangsungan aktivitas harian mereka.
“Yang paling penting itu keberlangsungan sehari-harinya bisa dipulihkan untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi yang berkaitan dengan bahan pokok makanan, pakaian, alat-alat mandi, alat-alat underwear,” kata Hafiz.
Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga mulai mengurus kebutuhan administratif warga yang ikut terdampak kebakaran, termasuk dokumen kependudukan yang terbakar.
Hafiz mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait kebutuhan pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dokumen seperti KTP dan kartu keluarga. “Untuk kesehariannya diangsur untuk segera dipulihkan. Berkaitan dengan administrasi kependudukan, administrasi penting lainnya ini lagi mendiskusikan,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah juga tengah memikirkan agar pelayanan bagi korban dapat dilakukan melalui satu pintu di posko, sehingga warga tidak harus berpindah-pindah untuk mengurus berbagai kebutuhan pascakebakaran.
Sementara itu, untuk pemulihan jangka menengah dan panjang, Aulia mengatakan Pemkab Kukar akan melihat penataan kawasan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Salah satu persoalan yang muncul dalam kebakaran tersebut adalah akses kendaraan pemadam menuju kawasan permukiman.
“Kemarin misalnya jalan tidak ada, sehingga mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya. Akibatnya, proses penanganan itu tidak bisa berjalan secara optimal,” katanya. Aulia menyebut kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi agar penataan kawasan ke depan dapat mendukung penanganan jika kejadian serupa kembali terjadi.
Ia juga menekankan bahwa proses recovery harus dilakukan bersama, dengan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menumpuk bantuan di posko. “Kita berharap proses recovery pascakebakaran ini bisa kita lakukan dengan cepat,” ujarnya.
Menurut Aulia, kehadiran pemerintah di posko bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi memastikan warga yang sedang kehilangan dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dan memperoleh dukungan untuk melewati masa pemulihan pascakebakaran. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co