PROKAL.CO, TENGGARONG – Api telah padam, bantuan mulai berdatangan, dan dapur umum masih melayani kebutuhan warga. Namun bagi 75 kepala keluarga (KK) terdampak kebakaran di RT 33 Kelurahan Melayu, Tenggarong, pekerjaan berikutnya justru lebih panjang: mengembalikan tempat tinggal sekaligus memastikan kawasan padat tersebut lebih siap menghadapi ancaman kebakaran.
Tahapan pemulihan itu mendapat dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meninjau langsung lokasi kebakaran, Kamis (8/10/2026), mulai dari posko terpadu di Jalan AM Alimudin hingga titik kebakaran. Ia turut melihat dapur umum yang disiapkan pemerintah dan menyerahkan bantuan kepada warga.
Seno mengatakan, setelah penanganan awal selesai, pemerintah kini memasuki tahap normalisasi dan perbaikan. Salah satu yang akan dibahas adalah pembangunan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya terdampak.
“Sekarang kita melangkah ke tahap-tahap berikutnya, yakni tahap normalisasi dan perbaikan. Alhamdulillah, masyarakat juga sudah sangat mengerti. Mereka menyumbangkan dan menyisihkan hartanya untuk makanan dan lain sebagainya,” kata Seno.
Pemprov Kaltim, lanjut dia, akan meninjau kembali skema pembangunan melalui program rumah layak huni. Pembahasan akan dilakukan bersama Pemkab Kukar agar warga dapat segera memperbaiki rumah dan kembali bermukim di kawasan tersebut.
“Pemerintah provinsi akan meninjau ulang bagaimana pembangunan melalui program rumah layak huni, supaya perbaikan rumah para korban ini segera bisa kita atasi,” ujarnya.
“Demikian juga dengan Pak Bupati, nanti kita akan berdiskusi lebih dalam dan lebih intens agar dalam waktu dekat masyarakat bisa kembali ke rumahnya, bisa memperbaiki rumahnya, dan bermukim kembali di sini,” sambungnya.
Namun, pemulihan tidak hanya menyangkut bangunan yang terbakar. Kebakaran di kawasan permukiman padat juga kembali memperlihatkan kebutuhan terhadap sumber air yang mudah dijangkau petugas pemadam.
Karena itu, Pemprov Kaltim berencana melihat titik-titik yang memungkinkan dibangun sumur bor untuk mendukung sistem hidran di lingkungan permukiman.
“Secara simbolis, bantuan yang diberikan berupa sembako, kemudian baju dan lain sebagainya. Kita juga akan melihat titik-titik lokasi untuk sumur bor, supaya nanti tidak terjadi lagi musibah kebakaran yang meluas. Kita akan punya beberapa titik hidran yang ada di perkampungan,” jelas Seno.
Pendataan akan menjadi langkah awal. PUPR Kukar akan melakukan pendataan kebutuhan dan lokasi, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan dari PUPR Pemprov Kaltim.
“Dalam waktu dekat ini, PUPR dari kabupaten akan mendata, kemudian PUPR dari provinsi akan datang ke sini. Mungkin dalam waktu seminggu, ya. Mungkin belum seminggu sudah ke sini. Segera mungkin,” katanya.
Menurut Seno, sumur bor di kawasan padat dibutuhkan agar sumber air tersedia lebih dekat ketika kebakaran terjadi. Dengan begitu, petugas tidak sepenuhnya bergantung pada sumber air yang berada jauh dari lokasi kejadian.
“Betul, tadi saya sampaikan, kita akan memasang beberapa sumur bor di permukiman-permukiman padat. Jadi, pada saat—kita tidak mengharapkan—tetapi jika terjadi kebakaran, kita bisa segera mengantisipasinya,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut juga menjadi perhatian Pemkab Kukar. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penguatan ketersediaan air akan dibahas dalam pemanfaatan dana RT tahun depan, terutama untuk kawasan padat penduduk dan lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
“Tadi kami sempat diskusi juga dengan Kepala Damkar terkait dengan kebutuhan akan air ini. Kita berada dalam komitmen bahwa dana RT tahun depan itu tidak kita kurangi,” kata Aulia.
Menurutnya, setiap RT memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, pemerintah akan memetakan kebutuhan masing-masing kawasan, termasuk kemungkinan membangun sistem pengairan yang dapat membantu penanganan kebakaran.
“Tadi kami menyampaikan kepada lurah bahwa untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong, salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut, terutama tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan,” ujarnya.
Aulia mengatakan, dukungan dana RT dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan. Jika kebutuhan tidak cukup ditangani melalui dana tersebut, pemerintah akan melihat skema pembiayaan lain sesuai kewenangannya.
“Kita akan melakukan pemetaan atau sistem pengairan untuk mengatasi ketika terjadi bencana kebakaran seperti ini. Itu mungkin nanti salah satunya akan kita selesaikan melalui dana RT yang kita turunkan,” jelasnya.
“Jadi kebutuhan masing-masing RT tidaklah sama. Nanti kita akan lihat, kalau selain bisa ditangani dengan dana RT maka kita akan coba optimalkan pembiayaan kita di dana RT untuk mengatasi permasalahan seperti ini,” sambung Aulia.
Bagi Aulia, pemulihan kawasan Melayu juga tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali rumah warga. Dalam jangka menengah dan panjang, penataan kawasan perlu dilakukan agar akses penanganan bencana lebih baik.
Salah satu persoalan yang terlihat saat kebakaran adalah akses jalan menuju bagian dalam permukiman. Kondisi tersebut membuat kendaraan pemadam kesulitan menjangkau titik api secara optimal.
“Jangka menengah dan jangka panjang, kita berusaha untuk me-recovery sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mestinya,” kata Aulia.
“Kemarin misalnya jalan tidak ada, sehingga mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya. Akibatnya proses penanganan itu tidak bisa berjalan secara optimal,” lanjutnya.
Akses dan ketersediaan air menjadi persoalan yang saling berkaitan ketika kebakaran terjadi di permukiman padat. Aulia menyebut, berdasarkan laporan Kepala Damkar, proses pemadaman yang biasanya dapat dilakukan kurang dari 30 menit pada kondisi tertentu, dalam kebakaran kali ini berlangsung hingga sekitar dua jam.
“Tadi juga disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah, kemarin itu sampai dua jam pemadaman baru bisa dilakukan,” ujarnya.
Karena itu, kunjungan Pemprov Kaltim kali ini tidak hanya berakhir pada penyerahan bantuan. Rumah warga yang terdampak menjadi bagian dari agenda pemulihan, sementara sumur bor, hidran, ketersediaan air dan akses permukiman mulai ditempatkan sebagai kebutuhan jangka menengah untuk memperkuat kesiapsiagaan kawasan padat penduduk di Tenggarong. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co