Temui DPRD, Disdamkarmatan Kukar Dorong Penanganan Jangka Panjang untuk Zona Merah Tenggarong

Elmo Satria Nugraha • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2026 | 18:24 WIB
RDP Disdamkarmatan Kukar bersama DPRD berkaitan dengan zona merah Tenggarong (Elmo/Prokal.co)
RDP Disdamkarmatan Kukar bersama DPRD berkaitan dengan zona merah Tenggarong (Elmo/Prokal.co)

PROKAL.CO, TENGGARONG – Penanganan kawasan rawan kebakaran di Tenggarong tak cukup hanya mengandalkan respons saat api muncul. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyediaan tandon air, pemasangan hidran, hingga penataan kawasan padat penduduk sebagai langkah jangka panjang, terutama di kawasan Danau Aji yang masih berstatus rawan kebakaran.

Upaya itu dibahas Kepala Disdamkarmatan Kukar Fida Hurasani dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Kukar, Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kendala sekaligus mencari dukungan agar sarana pencegahan kebakaran bisa segera dipenuhi.

Pria yang akrab disapa Afe’ ini mengatakan, pihaknya membutuhkan tandon air berkapasitas besar untuk memperkuat mitigasi di titik-titik rawan. Ketersediaan air di dekat permukiman diharapkan membantu petugas mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi.

“Untuk jangka pendek, saya membutuhkan tandon berkapasitas besar. Kalau bisa, hari ini juga sudah ada. Dengan mitigasi kebakaran seperti itu, saya yakin kejadian serupa bisa lebih cepat ditangani,” ucap Afe’.

Selain tandon, pemasangan hidran menjadi kebutuhan yang turut didorong. Fida menyebut, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah menyatakan kesiapan membantu dari sisi jaringan air. Namun, keterbatasan anggaran membuat pembiayaan pengadaan hidran perlu dicarikan melalui sumber lain, termasuk dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut dia, titik pemasangan hidran sebenarnya telah dibahas. PDAM dapat menyiapkan jaringan atau titik yang memungkinkan, sedangkan kebutuhan unit hidran perlu dicarikan pihak yang bersedia membantu penyediaannya.

Dalam rapat tersebut, harga satu unit hidran diperkirakan berkisar Rp15 juta hingga Rp17 juta, belum termasuk biaya pemasangan. Nilai itu menjadi salah satu pertimbangan di tengah kondisi anggaran yang terbatas.

“Prinsipnya, PDAM yang memiliki kewenangan atas jaringan air sudah siap memfasilitasi. Tinggal dalam kondisi anggaran yang tidak ada ini, kita mencari sumber pembiayaan, mungkin melalui sumbangan CSR atau sumber lainnya,” jelas Afe’.

Danau Aji menjadi prioritas karena kawasan tersebut masih membutuhkan penanganan langsung meski langkah strategis telah dibahas. Fida menegaskan, penanganan tidak boleh berhenti pada rencana jangka panjang, tetapi perlu segera diarahkan ke titik-titik yang dinilai paling membutuhkan sarana pendukung.

Untuk pemasangan hidran, ia menjelaskan, jaringan yang digunakan kemungkinan terhubung dengan pipa induk karena tekanannya diperkirakan lebih besar dibandingkan pipa distribusi yang bercabang ke rumah-rumah. Meski begitu, kapasitas tekanan air secara teknis masih perlu dipastikan.

Di luar penyediaan tandon dan hidran, Disdamkarmatan juga mendorong penataan kawasan padat penduduk sebagai upaya jangka panjang. Salah satu gagasan yang dibahas ialah pembebasan lahan untuk menyediakan ruang bagi jaringan atau fasilitas pendukung penanganan kebakaran.

Lokasi sarana itu dapat ditempatkan di tengah permukiman atau titik lain yang memungkinkan, bergantung pada hasil kajian dan kemampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Penataan tersebut diharapkan memberi ruang bagi penyediaan fasilitas yang lebih sesuai dengan kondisi kawasan.

Afe’ menyambut baik respons DPRD terhadap kendala yang disampaikan. Ia berharap dukungan legislatif maupun eksekutif dapat mendorong percepatan pemenuhan sarana pencegahan kebakaran, sehingga penanganan di kawasan rawan tidak hanya bergantung pada armada yang datang setelah api membesar. (adv/moe)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
kutai kartanegara