PROKAL.CO, TENGGARONG – Penolakan sebagian warga terhadap pemasangan sarana pencegahan kebakaran menjadi salah satu persoalan yang disorot DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam evaluasi pascakebakaran besar di Tenggarong. Padahal, keberadaan tandon air dan jaringan pasokan air dinilai penting untuk mempercepat penanganan ketika api kembali muncul di kawasan permukiman padat.
Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Kukar bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), para camat, lurah, kepala desa, serta Forum RT di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (12/10/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan, Disdamkarmatan telah memetakan sejumlah kawasan zona merah kebakaran di Tenggarong. Namun, upaya melengkapi sarana pencegahan masih menghadapi kendala, termasuk penolakan masyarakat terhadap pemasangan tandon berkapasitas 5.000 liter dan titik-titik penyaluran air.
Karena itu, DPRD melibatkan camat, lurah, dan Forum RT untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya fasilitas tersebut. Edukasi dinilai diperlukan agar upaya memperkuat kesiapsiagaan kebakaran tidak terhambat di tingkat permukiman.
“Harapannya ke depan tidak terjadi lagi kebakaran seperti kemarin. Kalau pun terjadi kebakaran, penanganannya bisa lebih cepat,” ujar Andi Faisal.
Selain persoalan penerimaan masyarakat, evaluasi juga menyoroti keterbatasan pasokan air saat kebakaran besar terjadi. Faisal menyebut, pengisian ulang air berlangsung lambat, bahkan terdapat pipa yang tidak memiliki pasokan air ketika dibutuhkan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong percepatan pembangunan jaringan air hingga ke gang-gang permukiman. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diminta memperkuat jaringan agar pasokan air dapat menjangkau kawasan padat penduduk yang sulit diakses kendaraan pemadam berukuran besar.
Faisal juga meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menyiapkan sedikitnya dua hingga tiga tandon air. Dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Bank BPD turut diupayakan untuk membantu penyediaan sarana pendukung.
Khusus kawasan Danau Aji, sekitar 20 titik hidran direncanakan untuk dipasang. Rencana ini akan disertai edukasi kepada warga di sekitar lokasi agar keberadaan sarana tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan kebakaran.
“Untuk PDAM, tugasnya membangun jaringan air supaya pasokannya bisa masuk sampai ke dalam gang-gang permukiman,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, DPRD juga akan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional untuk setiap kelurahan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Kendaraan seperti pikap diharapkan membantu mobilisasi petugas, terutama pada tahap awal ketika api baru muncul.
Faisal menyebut, armada pemadam berukuran kecil yang tersedia saat ini memiliki kapasitas sekitar 1.500 hingga 3.000 liter. Dukungan kendaraan operasional dan tempat penampungan air di sekitar kawasan rawan diharapkan dapat mempercepat respons sebelum kebakaran meluas.
Tak hanya Danau Aji, DPRD meminta Perkim menyusun kajian penataan kawasan padat penduduk di wilayah lain yang berpotensi menjadi zona merah. Kajian tersebut diharapkan segera rampung agar kebutuhan penataan dan fasilitas pencegahan dapat dipertimbangkan dalam penganggaran tahun depan.
“Bukan hanya di Danau Aji, tetapi seluruh kawasan padat penduduk. Kalau bisa, kajiannya segera diselesaikan supaya tahun depan bisa kita anggarkan kembali,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co