Jalan Sukarelawan dan Martadinata Muara Jawa Dinanti 40 Tahun, DPRD Kukar Perjuangkan Rp5 M di 2027

Elmo Satria Nugraha • Dipublikasikan Selasa, 20 Oktober 2026 | 16:15 WIB
RDP DPRD Kukar bersama Pemkab mengenai perbaikan jalan di Kecamatan Muara Jawa (Elmo/Prokal.co)
RDP DPRD Kukar bersama Pemkab mengenai perbaikan jalan di Kecamatan Muara Jawa (Elmo/Prokal.co)

PROKAL.CO, TENGGARONG – Perbaikan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata di Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali diperjuangkan agar masuk prioritas pembangunan pada 2027. DPRD Kukar mendorong anggaran awal sekitar Rp5 miliar dikunci terlebih dahulu, agar penanganan dua ruas jalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat itu bisa mulai direalisasikan.

Anggota DPRD Kukar Daerah Pemilihan (Dapil) IV sekaligus pimpinan rapat dengar pendapat (RDP), Fachruddin, mengatakan kedua jalan tersebut telah digunakan masyarakat selama lebih dari 40 tahun. Namun, perbaikannya belum juga tuntas, meski kepemimpinan di tingkat kecamatan telah berganti berkali-kali.

“Jalan ini sudah lama sekali dinantikan masyarakat. Katanya, sudah lebih dari 40 tahun digunakan masyarakat dan sudah sekitar 10 kali berganti camat,” ujarnya saat RDP bersama pihak terkait di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kukar, Selasa (20/10/2026).

Rapat tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Perhubungan untuk membahas persoalan kerusakan jalan sekaligus mendorong langkah penanganannya.

Menurut Fachruddin, total ruas jalan yang perlu ditangani mencapai kurang lebih 10 kilometer. Karena itu, pembangunan kemungkinan harus dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Kami sepakat, kalau bisa, anggaran sekitar Rp5 miliar dikunci terlebih dahulu pada 2027. Setelah itu, kita upayakan lagi secara bertahap sampai seluruh jalan bisa tuntas dalam waktu kurang lebih lima tahun,” katanya.

Perjuangan anggaran tersebut akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar. Fachruddin menyatakan akan menyuarakan kebutuhan perbaikan jalan itu agar mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.

Dia mengakui, keterbatasan keuangan daerah menjadi tantangan. Kondisi defisit dalam dua tahun terakhir membuat pemerintah daerah harus menentukan prioritas pembangunan secara cermat. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat persoalan jalan di Muara Jawa terus berlarut-larut.

Fachruddin menyebut anggaran Dinas PU yang dibahas berada di kisaran Rp114 miliar. Jika dialokasikan secara merata untuk 20 kecamatan, nilainya sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar per kecamatan. Atas dasar itu, dia mendorong agar kebutuhan awal perbaikan jalan di Muara Jawa diprioritaskan.

“Karena itu, kami meminta agar Rp5 miliar untuk perbaikan jalan di Muara Jawa bisa diprioritaskan terlebih dahulu,” tegasnya.

Besaran anggaran tersebut, lanjut dia, belum tentu cukup untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan. Berdasarkan perhitungan Dinas PU yang disampaikannya, pembangunan satu kilometer jalan membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar. Dengan anggaran Rp5 miliar, penanganan diperkirakan baru bisa menjangkau sekitar 500 meter.

Meski demikian, Fachruddin menilai perbaikan awal tetap perlu dilakukan agar masyarakat tidak harus terus menghadapi kondisi jalan yang bergelombang dan becek. Jika semenisasi belum memungkinkan, badan jalan dapat dirigit atau dibentuk terlebih dahulu supaya lebih layak dilalui.

“Kalau belum bisa langsung disemenisasi, paling tidak badan jalannya dirigit atau diperbaiki dan dibentuk terlebih dahulu agar bisa difungsikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Penanganan bertahap itu dinilai penting karena kedua ruas jalan bukan sekadar akses penghubung, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan tersebut memiliki perkebunan yang menjadi salah satu sumber penghidupan warga, sementara pembangunan kampung nelayan juga direncanakan ke depan.

Fachruddin berharap akses yang lebih baik dapat memperlancar mobilitas warga, termasuk ketika mengangkut hasil panen, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Jalan ini betul-betul dibutuhkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kalau kondisi jalannya bagus, aktivitas usaha bisa berkembang dan berpotensi menambah PAD,” pungkasnya. (adv/moe)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
kutai kartanegara