PROKAL.CO, TENGGARONG – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki babak baru kepengurusan. Al Hifni resmi memimpin organisasi tersebut untuk periode 2026–2031, dengan agenda memperkuat konsolidasi alumni sekaligus mengambil peran dalam mengawal pembangunan daerah.
Pelantikan digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026). Sebanyak 60 pengurus dilantik, di luar jajaran Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan.
Kepengurusan baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi wadah silaturahmi alumni, tetapi juga ruang untuk menyatukan gagasan dan memperkuat kontribusi kader-kader PMII yang kini berkiprah di berbagai bidang.
Al Hifni menyatakan, IKA PMII perlu mengambil bagian dalam dinamika pembangunan Kukar, termasuk melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi disampaikan secara konstruktif agar dapat memberi masukan bagi perbaikan kebijakan.
Saat ini program pembangunan dilaksanakan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Karena itu, pengawalan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
"Dan kita tetap akan terus kritis memantau proses pembangunan di Kutai Kartanegara agar apa? agar pembangunan itu bisa termanfaatkan dengan baik dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat Kutai Kartanegara," tegasnya.
Di sisi lain, konsolidasi internal menjadi pekerjaan penting bagi kepengurusan periode ini. Kekuatan alumni perlu dihimpun agar organisasi memiliki pijakan yang solid dalam menjalankan peran sosial dan intelektualnya di Kukar.
"Prinsip kita di IKA PMII yang pertama adalah menjaga konsolidasi. Bagaimana potensi-potensi alumni dan kader bisa ke depan terdistribusi dengan baik. Sehingga kita bisa berkolaborasi membangun Kukar menjadi lebih baik," ucap Sekretaris IKA PMII Kukar Wahyudi.
Ketua IKA PMII Kalimantan Timur Syafruddin menegaskan alumni PMII tetap memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pembangunan. Namun, setelah memasuki fase sebagai organisasi alumni, peran tersebut perlu dijalankan dengan pendekatan yang lebih konstruktif, termasuk membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah.
“PC IKA PMII ikut mengawal Kutai Kartanegara agar menjadi mitra strategis pemerintah, membantu memberikan ide dan gagasan yang positif serta konstruktif untuk kemajuan Kutai Kartanegara. Karena siklus itu berubah. Dulu kita menjadi insan yang kritis tanpa kompromi. Setelah menjadi IKA PMII, kita tetap menjadi insan yang kritis, tetapi lebih mengedepankan pendekatan persuasif,” kata Syafruddin.
Menurut dia, perubahan pendekatan tersebut menjadi pembeda antara peran kader PMII yang masih aktif dalam gerakan mahasiswa dan alumni yang telah memasuki ruang pengabdian berbeda. Sikap kritis tetap dipertahankan, tetapi cara menyampaikan kritik dan menawarkan solusi perlu disesuaikan agar dapat membuka ruang dialog.
“Artinya, dari PMII ke IKA PMII itu ada perubahan. Kalau dulu konfrontasi, sekarang persuasif. Nah, itulah perubahannya,” ujarnya.
Syafruddin berharap IKA PMII Kukar dapat menjadi sahabat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Kemitraan itu, menurut dia, bukan sekadar hubungan organisasi, melainkan ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan yang dapat membantu pemerintah memenuhi harapan masyarakat.
“Harapannya, IKA PMII betul-betul menjadi sahabat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan semua cita-cita dan harapan seluruh rakyat, terutama terkait kesejahteraan dan kemakmuran,” katanya.
Di sisi lain, Syafruddin mengingatkan bahwa pembangunan Kukar menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan fiskal, penurunan transfer ke daerah (TKD), serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersamaan.
Menurut Syafruddin yang juga Anggota Komisi XII DPR RI ini, tekanan anggaran berpotensi memperberat upaya pemerintah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan. Padahal, rehabilitasi membutuhkan biaya besar dan tidak bisa diabaikan di tengah agenda pembangunan daerah.
“Memang banyak masalah, mulai dari masalah fiskal, penurunan TKD, hingga kerusakan lingkungan yang masif,” ujarnya.
Syafruddin menilai, pemerintah daerah perlu mencari jalan agar agenda pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan baru, tetapi juga mencakup pemulihan lingkungan yang terdampak kegiatan ekonomi, terutama perkebunan dan pertambangan.
“Untuk memperbaiki dan melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan itu memang membutuhkan biaya. Nah, ini yang harus dicarikan jalannya agar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara fokus, tidak hanya membangun, tetapi juga memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh dampak perkebunan dan pertambangan. Dan itu memang besar,” tegasnya.
Dengan kepengurusan baru hingga 2031, IKA PMII Kukar dihadapkan pada tantangan untuk menjaga soliditas alumni sekaligus memastikan keberadaan organisasi memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Pelantikan menjadi awal, sedangkan konsistensi menjalankan peran kritis dan konstruktif akan menentukan kiprah organisasi ke depan. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co