PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) siap mendukung rencana penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Langkah ini diharapkan membuka peluang penanganan yang lebih masif, terutama di titik api yang sulit dijangkau peralatan dan personel di darat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah mengikuti rencana peningkatan status yang tengah didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Menurut dia, dukungan tambahan dibutuhkan agar penanganan karhutla dapat menjangkau wilayah yang selama ini menjadi kendala.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1 x 24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” ujar Aulia usai wawancara, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, upaya pemadaman selama ini menghadapi tantangan ketika titik api berada di lokasi yang tidak dapat dijangkau peralatan maupun sumber daya manusia. Salah satu contohnya terjadi di Kecamatan Muara Kaman.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi itu mencakup permintaan dukungan helikopter agar pemadaman bisa dilakukan melalui penyiraman air dari udara.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” jelasnya.
Aulia mengapresiasi kesigapan petugas pemadam kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar dalam menangani kebakaran. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah titik yang membutuhkan upaya lebih untuk dikendalikan.
Ia berharap, jika rencana penetapan karhutla sebagai bencana nasional terealisasi, dukungan penanganan dari pemerintah pusat dapat semakin kuat sehingga pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau bisa dilakukan lebih optimal.
“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” katanya.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penanganannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut Pemprov Kaltim telah merekomendasikan peningkatan status karhutla dari siaga darurat menjadi bencana nasional kepada pemerintah pusat. Usulan itu ditujukan untuk membuka peluang tambahan bantuan melalui BNPB.
Namun, penetapan tersebut belum menjadi keputusan resmi. Pemprov Kaltim masih menunggu respons pemerintah pusat, sementara konsep pengajuan tengah disiapkan Biro Hukum Pemprov Kaltim. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co