PROKAL.CO, TENGGARONG – Program beasiswa ASN Terbaik di Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang diperluas hingga aparatur pemerintah desa. Pemkab Kukar tengah merumuskan skema agar kepala desa dan perangkat desa bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana tersebut muncul setelah pemerintah daerah bertemu dengan asosiasi perangkat desa. Dalam pertemuan itu, aparatur desa turut menyampaikan harapan agar tersedia program beasiswa yang memungkinkan mereka menempuh pendidikan tinggi.
“Ke depan, saya punya rencana yang sekarang sedang dirumuskan oleh DPMD. Saya menginginkan seluruh perangkat desa juga mendapatkan beasiswa. Kami sudah bertemu dengan asosiasi perangkat desa di Kutai Kartanegara, dan mereka juga menginginkan adanya beasiswa agar teman-teman perangkat desa bisa menjadi sarjana,” ujar Aulia, Sabtu (24/10/2026).
Menurut dia, peningkatan pendidikan aparatur desa menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerintahan dari tingkat paling bawah. Sebab, kualitas pelayanan di desa turut menentukan kekuatan kecamatan hingga kabupaten secara keseluruhan.
Aulia menyebut, sebagian besar perangkat desa di Kukar belum menyandang gelar sarjana. Karena itu, skema pendidikan yang disiapkan diharapkan tetap memungkinkan mereka menjalankan tugas pemerintahan sembari melanjutkan kuliah.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah perkuliahan daring dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui skema tersebut, pengalaman dan pembelajaran sebelumnya dapat diakui sesuai ketentuan perguruan tinggi sehingga masa studi berpotensi lebih singkat dibandingkan jalur pendidikan reguler.
“Sebagian besar perangkat desa kita masih belum sarjana. Mereka menginginkan program tersebut, dan ini sedang kita jajaki. Mereka bisa kuliah secara daring, dengan skema RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, sehingga waktunya tidak selama menempuh pendidikan seperti biasa,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto mengatakan, perluasan program ASN Terbaik tersebut merupakan arahan langsung Bupati. Pemerintah daerah ingin kesempatan peningkatan kompetensi tidak hanya tersedia bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga kepala desa dan perangkat desa sebagai pelayan masyarakat.
DPMD kini menjajaki kemungkinan kerja sama dengan perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi pendidikan bagi aparatur desa. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), termasuk kemungkinan pembukaan kelas khusus bagi perangkat desa.
“Insya Allah, kalau dari sisi kajiannya memadai atau memungkinkan, kita akan mencoba menggandeng perguruan tinggi yang bisa membuka kesempatan kerja sama agar perangkat desa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana,” kata Arianto.
Ia menambahkan, materi dan program pendidikan nantinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan aparatur desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan demikian, pendidikan yang ditempuh tidak hanya berorientasi pada gelar akademik, tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi dalam mengelola pemerintahan desa.
“Kita masih menjajaki beberapa kemungkinan. Harapan kita, perguruan tinggi yang ada di daerah, seperti Unikarta, bisa membuka kelas khusus untuk perangkat desa. Kalau Unikarta bisa memfasilitasi, sepertinya akan lebih baik bekerja sama dengan mereka,” ujarnya.
Arianto memperkirakan jumlah perangkat desa di Kukar mencapai sekitar 1.600 orang. Namun, belum ada perincian jumlah yang belum bergelar sarjana maupun kepastian berapa orang yang akan mengikuti program tersebut. Penjajakan dengan perguruan tinggi juga masih berlangsung.
“Harapan kita, perangkat desa yang belum sarjana bisa semuanya melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Kalau nanti kita komunikasikan dengan Unikarta dan mereka bisa memfasilitasi, tentu itu akan lebih baik,” tuturnya.
Bagi Aulia, penguatan kualitas aparatur harus dimulai dari tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap rencana perluasan ASN Terbaik dapat membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa, sehingga pelayanan kepada warga semakin baik.
“Dengan begitu, kita juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Kami berpendapat, jangan berharap memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat. Jangan berharap memiliki kecamatan yang kuat kalau desa dan kelurahannya tidak kuat. Jadi, penguatannya harus dimulai dari bawah. Inilah yang sedang kita gagas dan garap untuk pengembangan program ASN Terbaik,” pungkasnya. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co