PROKAL.CO, TENGGARONG – Pembayaran insentif guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk periode Juli hingga September 2026 ditargetkan terealisasi pekan depan. Pembayaran tinggal menunggu penyelesaian administrasi guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara berkas guru PAUD dan Sekolah Dasar (SD) telah rampung.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan, secara anggaran dan keuangan, pemerintah daerah telah menyiapkan dana untuk membayar insentif tersebut. Kendala yang tersisa bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan kelengkapan administrasi.
Hal itu disampaikannya setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai insentif guru honorer dan guru agama bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar serta perwakilan guru non-ASN dan guru agama di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026) kemarin.
“Secara penganggaran dan keuangan, semuanya siap dan aman, uangnya tersedia. Tinggal persoalan administrasi saja saat ini yang menjadi fokus kami,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, insentif guru non-ASN tersebut mencakup periode Juli hingga November 2026. Namun, pembayaran Juli–September diprioritaskan lebih dahulu karena proses administrasi dan verifikasi untuk guru PAUD dan SD telah diselesaikan. Sementara berkas pembayaran guru SMP masih dalam proses.
Dia berharap Disdikbud bersama para guru segera menuntaskan persyaratan yang belum lengkap agar pembayaran tidak kembali tertunda. Jika periode Juli–September terealisasi pekan depan, DPRD akan mendorong agar pembayaran untuk Oktober dan November segera menyusul.
“Kita juga akan mengupayakan agar realisasi pembayarannya bisa dipercepat,” jelasnya.
Faisal mengungkapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar telah menyatakan kesiapan memproses pembayaran setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Karena itu, penyelesaian dokumen menjadi hal yang perlu segera dituntaskan agar hak para guru dapat diterima.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta para guru tetap berkomunikasi dengan DPRD apabila menghadapi kendala dalam proses pembayaran. Informasi dari para guru diperlukan agar persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti bersama instansi terkait.
“Ketika ada permasalahan, harapan kami kepada teman-teman guru adalah berkomunikasi dengan kami di DPRD,” tandasnya. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co