PROKAL.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak langsung dimanfaatkan untuk aktivitas usaha, termasuk penanaman kelapa sawit. Lokasi bekas kebakaran perlu diamankan dan ditelusuri terlebih dahulu untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mencegah lahan terbakar dimanfaatkan menjadi area perkebunan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, aktivitas masyarakat maupun perusahaan di lokasi pascakarhutla perlu dibatasi, terutama kegiatan penanaman yang berpotensi mengubah fungsi lahan setelah terbakar.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan tidak ada aktivitas usaha di atas lahan yang baru saja mengalami kebakaran sebelum ada keputusan mengenai penataan dan pemanfaatan kawasan tersebut.
“Ketika karhutla, arti kebakaran lahan yang ada di situ, kita mau memastikan jangan ditanami dulu dong. Jangan dibuat aktivitas di situ,” tegas Ahmad Yani, Selasa (17/11/2026).
Dia mencontohkan, lahan perusahaan perkebunan sawit yang terbakar tidak seharusnya langsung ditanami kembali. Penelusuran perlu dilakukan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran dan memastikan tidak ada pihak yang justru memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut.
DPRD Kukar juga mendorong pemerintah melakukan penataan ulang terhadap lahan-lahan bekas karhutla. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat diharapkan menentukan langkah pemulihan kawasan sebelum memberikan arahan mengenai pola pemanfaatan berikutnya.
Ahmad Yani bahkan mengusulkan agar lahan yang terbakar dikembalikan terlebih dahulu ke kondisi ekosistem semula sebelum ditentukan pola tanam yang sesuai.
“Nunggu menjadi hutan kembali sesuai dengan posisi sediakala. Awal-awal ekosistem itu ada, ya dikembalikan dulu. Baru nanti dibuat pola tanam yang menyesuaikan,” ujarnya.
Selain pembatasan aktivitas pascakebakaran, DPRD Kukar juga akan menelusuri keterlibatan perusahaan yang lahannya terindikasi mengalami karhutla. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran disebabkan kesengajaan, kelalaian, aktivitas masyarakat, atau faktor lainnya.
Ahmad Yani mengatakan, penjelasan perusahaan yang menyebut kebakaran bukan berasal dari aktivitas operasional mereka perlu diuji lebih lanjut. Begitu pula kemungkinan adanya pembukaan lahan oleh oknum masyarakat yang kemudian memicu kebakaran.
Karena itu, fungsi pengawasan DPRD akan diarahkan pada penelusuran lokasi dan luasan lahan terbakar, termasuk mengidentifikasi penyebab serta pihak yang bertanggung jawab.
“Fungsi pengawasan DPRD coba akan menelusuri berapa yang terbakar, apakah betul disebabkan oleh kelalaian perusahaan atau ada faktor X lainnya,” katanya.
Dia mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan sejumlah pihak sebagai pelanggar karhutla. Namun, menurutnya, penegakan hukum tersebut perlu diikuti penelusuran lebih menyeluruh agar penyebab kebakaran di setiap lokasi dapat diketahui secara jelas.
DPRD Kukar juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan tim terkait untuk memastikan penanganan khusus terhadap lahan bekas karhutla. Langkah tersebut diharapkan mencegah munculnya aktivitas baru yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun menghambat pemulihan lingkungan.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, penataan lahan pascakarhutla penting agar kawasan yang terbakar tidak langsung berubah menjadi lahan usaha tanpa kejelasan penyebab kebakaran dan status pemanfaatannya. Dengan demikian, pemulihan ekosistem dan penelusuran tanggung jawab dapat berjalan beriringan.
“Kami juga dari tim DPRD memastikan bahwa itu tidak boleh ada penanaman, apalagi misalnya nanam sawit di kebakaran hutan itu,” tutup Yani. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co