Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Elmo Satria Nugraha • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 22:28 WIB
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)

PROKAL.CO, TENGGARONG – Menghubungkan ibu kota kecamatan menjadi salah satu pekerjaan besar Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Hingga kini, masih ada wilayah yang belum terhubung secara langsung melalui akses jalan memadai, termasuk Muara Wis dan Muara Muntai.

Persoalan itu menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur dalam Dedikasi Pembangunan/Peningkatan Jalan Antar Desa dan Kecamatan pada program Kukar Idaman Terbaik kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, konektivitas antarwilayah diarahkan untuk menghubungkan satu ibu kota kecamatan dengan ibu kota kecamatan lainnya. Untuk mewujudkannya, sejumlah ruas strategis perlu dibangun maupun ditingkatkan, termasuk akses yang menghubungkan Muara Wis dengan Kota Bangun.

“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah kita ingin menghubungkan antaribu kota kecamatan. Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” ujarnya dalam wawancara, Rabu (18/11/2026).

Menurut Aulia, pembangunan akses tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur jembatan di kawasan Kota Bangun. Pemkab Kukar kini mengupayakan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan mengajukan pemanfaatan dana kurang salur sebagai salah satu skema pembiayaan proyek strategis.

Salah satu ruas yang masuk dalam usulan tersebut adalah jalan Kota Bangun-Muara Wis. Akses ini diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian jalur penghubung antarkecamatan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Untuk rencana pembangunan pada 2027, Pemkab Kukar mengusulkan pembiayaan sekitar Rp100 miliar kepada SMI untuk enam poros jalan. Selain Kota Bangun-Muara Wis, usulan tersebut mencakup Sebelimbingan-Tuana Tuha, Kota Bangun-Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Sebulu, Salo Cela-Tanjung Limau di Muara Badak, serta akses di kawasan Santan Ulu dan Santan Ilir, Marangkayu.

Khusus Kota Bangun Darat, Aulia menyebut pembangunan akses jalan diperlukan karena kecamatan tersebut merupakan wilayah pemekaran yang belum memiliki jalan memadai menuju ibu kota kecamatannya.

“Untuk 2027 ada beberapa. Kalau SMI tembus, ya. SMI kita ajukan sekitar Rp100 miliar. Ada enam poros,” jelasnya.

Di luar pembangunan ruas baru dan peningkatan jalan, Pemkab Kukar juga menghadapi kebutuhan pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. Aulia menyebut, terdapat 10 titik longsor yang harus ditangani agar tidak mengganggu konektivitas dan keselamatan pengguna jalan.

Besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Aulia memperkirakan, untuk mewujudkan kondisi jalan mantap di seluruh wilayah Kukar dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap setiap tahun, dengan tetap memprioritaskan ruas yang memiliki fungsi strategis bagi konektivitas masyarakat.

Dia mencontohkan jalur Sebelimbingan yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga ibu kota kabupaten. Meski aksesnya sudah terbuka, kondisi jalan di sejumlah bagian masih perlu ditingkatkan agar mencapai standar jalan mantap.

“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini memang bukan merupakan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati. Tiap tahun tetap kita cicil,” katanya.

Terkait skema pembiayaan SMI, Aulia menjelaskan pemerintah daerah tetap menyusun perencanaan proyek. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi SMI untuk menentukan kelayakan pembiayaan sebelum dana dikucurkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Melalui penguatan konektivitas antar desa dan kecamatan, Pemkab Kukar menargetkan akses masyarakat menuju pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi semakin terbuka. Namun, realisasi enam poros jalan pada 2027 masih bergantung pada hasil verifikasi dan persetujuan pembiayaan SMI. (adv/moe)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
kutai kartanegara