PROKAL.CO, TENGGARONG – Waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal sekitar satu setengah bulan. Namun, sejumlah program pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar) masih membutuhkan percepatan agar tidak berujung menjadi pekerjaan tertunda yang kembali membebani anggaran tahun depan.
DPRD Kukar mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menuntaskan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD 2026. Terlebih, seluruh dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disebut sudah diterbitkan sehingga masing-masing OPD memiliki dasar untuk menjalankan programnya.
Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian dalam evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyerapan anggaran sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan.
“DPA untuk kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2026 sudah diterbitkan. Dengan demikian, OPD diharapkan segera menjalankan kegiatan yang telah direncanakan agar target realisasi anggaran tahun ini dapat tercapai,” kata Abdul Rasid saat diwawancarai, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program perlu menjadi perhatian serius. Sebab, kegiatan yang tidak selesai hingga akhir tahun berpotensi kembali masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Pasalnya, tahun depan Pemkab Kukar juga harus membiayai berbagai kebutuhan pembangunan baru yang membutuhkan alokasi anggaran.
“Jangan sampai kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan tahun ini justru kembali dimasukkan ke perencanaan 2027. Tahun depan juga ada program dan kebutuhan pembangunan baru yang harus kita biayai,” ujarnya.
Dalam evaluasi bersama TAPD, sektor pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) turut menjadi perhatian. Berdasarkan paparan rapat, progres realisasi kegiatan fisik pada OPD tersebut disebut hampir mencapai 40 persen. Sementara itu, angka realisasi Dinas Pendidikan tidak disampaikan secara terperinci.
Abdul Rasid memahami bahwa realisasi pekerjaan fisik biasanya meningkat menjelang akhir tahun, seiring penyelesaian tahapan pekerjaan dan proses pembayaran. Meski demikian, OPD diminta tidak menjadikan pola tersebut sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan.
Selain persoalan teknis, kelancaran pembiayaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. DPRD berharap tidak ada hambatan penerimaan dana dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah membiayai kegiatan yang telah direncanakan.
DPRD juga meminta Bupati Kukar memberikan perhatian khusus kepada OPD dengan capaian realisasi anggaran yang masih rendah. Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus menentukan langkah percepatan.
Bagi DPRD, optimalisasi APBD 2026 bukan sekadar mengejar angka penyerapan anggaran, melainkan memastikan program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, anggaran tahun berikutnya dapat lebih leluasa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan baru. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co