PROKAL.CO, SANGATTA – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 dipangkas hingga 62 persen. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut kebijakan tersebut paling berdampak bagi ASN yang menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan utang.
Penurunan TPP ini merupakan imbas pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang menyebabkan APBD 2026 turun menjadi Rp 5,1 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 9,8 triliun.
Meski demikian, Ardiansyah menilai pemangkasan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Ia menyebut kondisi inflasi di Kutim masih relatif terkendali. Dikatakannya, inflasi Kutim terpantau sebelum Lebaran berada di angka 0,22 persen dan masih dalam kategori normal.
"Kalau dikatakan merambah pada daya beli, saya kira itu mungkin agak relatif," ujar Ardiansyah, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan penyesuaian TPP ini merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
TPP diberikan secara merata kepada seluruh ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Saya tidak ingin membedakan antara PNS dan PPPK. Edaran dari kementerian juga menyarankan demikian sehingga semua sama," tuturnya.
Namun, ia mengakui ada kelompok ASN yang merasakan dampak lebih besar, terutama mereka yang menjadikan SK sebagai jaminan pinjaman.
"Yang banyak pengaruhnya itu ASN yang sudah menitip SK-nya (jaminan di bank) untuk membeli mobil. Tapi beberapa orang (ASN) santai saja mereka," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mencari sumber pendapatan lain guna meningkatkan APBD.
"Harapan kami, kita kejar sektor pendapatan nanti untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," kata Bayu. (*)
JUFRIADI
Editor : Faroq Zamzami