Pada tahun 2025, Malaysia kembali bergulat dengan pertanyaan mendasar: siapa dirinya? Negara yang dibangun dari keberagaman etnis—Melayu, Tionghoa, India, hingga komunitas pribumi Sabah dan Sarawak—justru kini tengah menghadapi krisis identitas. Isu-isu seputar supremasi etnis, polarisasi politik, dan ketimpangan akses masih menjadi bara yang terus menyala.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pidatonya pada April 2025 menegaskan bahwa “dialog antar-etnis adalah kunci untuk kelangsungan bangsa.” Namun pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sentimen rasisme daring, kontroversi sistem pendidikan berbasis etnis, serta perdebatan panjang soal dominasi Melayu versus hak-hak komunitas lain. Dalam laporan Malay Mail (2025), Anwar memperingatkan bahwa “politik identitas yang sempit bisa menjadi racun bagi demokrasi Malaysia.”
Sejarah dan Luka Lama yang Belum Sembuh
Sejak kerusuhan 13 Mei 1969, Malaysia selalu berjalan di atas garis tipis antara harmoni dan konflik etnis. Kebijakan afirmatif seperti Bumiputera Policy, yang memberikan keistimewaan kepada etnis Melayu, telah menjadi sumber ketegangan antar kelompok terutama kalangan Tionghoa dan India yang merasa terpinggirkan.
Kini, generasi muda Malaysia yang lebih kosmopolitan mulai mempertanyakan narasi “siapa yang paling berhak atas negara ini.” Mereka tumbuh dengan bahasa campuran, budaya global, dan harapan akan kesetaraan, bukan dominasi.
Tantangan Masa Kini: Narasi Siapa yang Menang?
Munculnya partai-partai politik yang memanfaatkan etnisitas demi kepentingan elektoral menjadi ancaman nyata bagi integrasi nasional. Media sosial memperparah situasi, mempercepat penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi berbasis ras.
Menurut laporan ISEAS Yusof Ishak Institute (2024), rasa saling curiga antar-etnis masih tinggi, meskipun mayoritas anak muda menginginkan identitas sebagai “Malaysian first.” Sayangnya, sistem politik, kurikulum pendidikan, dan distribusi ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan semangat tersebut.
Jalan Pulang Menuju “Malaysia”
Krisis identitas ini bukan ajakan untuk meninggalkan akar budaya, melainkan ajakan untuk menemukan ulang makna “Malaysia” sebagai rumah bersama. Representasi yang setara, pendidikan lintas budaya, dan ruang dialog publik perlu diperluas. Pemerintah juga didorong untuk melibatkan komunitas multietnis secara aktif dalam penyusunan kebijakan.
Malaysia tidak harus memilih antara Melayu, Tionghoa, atau India. Justru kekuatan negara ini terletak pada keberaniannya untuk menyatukan semua identitas dalam satu kesadaran bersama: bahwa pluralisme bukan kelemahan, melainkan fondasi masa depan yang inklusif. (Arsandha Agadistria Putri)
Editor : Indra Zakaria