PROKAL.CO— Di tengah musim dingin tahun 1829, sebuah revolusi besar terjadi di India Britania tanpa letusan senjata. Gubernur Jenderal Lord William Bentinck secara resmi menandatangani Peraturan XVII, sebuah dekret yang menghapus praktik kuno sati—ritual pembakaran janda hidup-hidup di atas tumpukan kayu bakar pemakaman suaminya. Langkah ini menandai titik balik krusial di mana negara akhirnya menarik garis tegas terhadap kekerasan yang dibungkus selubung tradisi.
Selama berabad-abad, ritual ini bertahan di berbagai wilayah anak benua India. Para saksi mata sering kali melaporkan pemandangan mengerikan di mana para janda, yang acap kali masih sangat muda, dibius atau diikat ke tumpukan kayu sementara kerumunan orang menyaksikan di bawah lantunan doa. Reformis India seperti Rammohan Roy telah lama memohon adanya intervensi hukum, hingga akhirnya larangan tersebut diberlakukan.
Namun, keputusan ini memicu gelombang kemarahan dari kelompok yang menganggap adat tersebut suci dan tak boleh dicampuri oleh "orang luar". Dalam sebuah konfrontasi legendaris, para pendeta menghadapi Jenderal Inggris Charles James Napier untuk menuntut hak melanjutkan praktik tersebut. Dengan dingin, Napier memberikan jawaban yang hingga kini dianggap sebagai pernyataan paling tegas mengenai moralitas universal.
“Baiklah. Pembakaran janda adalah kebiasaan kalian; siapkan tumpukan kayu untuk pemakaman. Tetapi bangsaku juga memiliki kebiasaan. Ketika laki-laki membakar perempuan hidup-hidup, kami menggantung mereka, dan menyita semua harta benda mereka,” tegas Napier kepada para pendeta tersebut. Ia melanjutkan dengan nada yang tak terbantahkan, “Karena itu, tukang kayu kami akan mendirikan tiang gantungan untuk menggantung semua yang terlibat ketika janda itu dibakar. Marilah kita semua bertindak sesuai dengan kebiasaan nasional.”
Kata-kata Napier segera membungkam argumen budaya yang diajukan para pendeta. Tidak ada tumpukan kayu yang dinyalakan hari itu. Pesan Napier jelas: penghormatan terhadap budaya tidak memerlukan penyerahan diri kepada barbarisme. Moralitas tidak seharusnya tunduk hanya karena tradisi menuntutnya.
Hingga hari ini, perdebatan mengenai batas-batas budaya masih sangat relevan. Di era modern, praktik seperti pemotongan alat kelamin paksa, "pembunuhan demi kehormatan", hingga pengantin anak sering kali masih dilindungi oleh label "warisan budaya". Namun, sejarah penghapusan sati memberikan pelajaran abadi bahwa tindakan dominasi yang melukai mereka yang tak berdaya bukanlah sebuah kebudayaan, melainkan luka kemanusiaan. Dalam pertarungan antara tradisi dan kehidupan individu, sebuah peradaban akan dinilai dari pihak mana yang ia pilih untuk dilindungi.(*)
Editor : Indra Zakaria