Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Akses Perbatasan Jadi Prioritas: Penanganan Jalan Kutai Barat–Mahakam Ulu Dikeroyok Pusat hingga Daerah

Redaksi Prokal • 2026-03-15 23:36:53

Rombongan Wagub ke Mahulu.
Rombongan Wagub ke Mahulu.

UJOH BILANG- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan perbatasan. Dalam rangkaian Safari Ramadan pada Minggu (15/3/2026), Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memimpin rombongan menempuh perjalanan darat sejauh 136 kilometer dari Kabupaten Kutai Barat menuju Ujoh Bilang, ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Perjalanan ini sekaligus menjadi ajang peninjauan langsung terhadap progres infrastruktur yang melibatkan sinergi lintas anggaran. Berdasarkan data dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), penanganan jalur strategis ini dibagi menjadi beberapa segmen tanggung jawab:

Km 0 – 10: Ditangani oleh Pemerintah Pusat (APBN).

Km 10 – 41: Menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim (APBD Provinsi).

Km 41 – 117: Kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (APBN).

Km 117 – 136: Ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (APBD Kabupaten).

Untuk tahun anggaran 2026, BPJN telah memetakan rencana penanganan yang lebih intensif. Terdapat alokasi anggaran sekitar Rp90 miliar yang terbagi dalam tiga paket untuk memperbaiki ruas jalan sepanjang 7,6 kilometer yang selama ini masih menjadi titik sulit bagi pengendara. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada mitigasi bencana di jalur rawan tersebut. "Kami merencanakan penanganan di tujuh titik longsor dengan total anggaran Rp18 miliar guna menjamin keamanan mobilitas masyarakat," jelas perwakilan BPJN.

Wagub Seno Aji menegaskan bahwa Mahakam Ulu adalah wilayah strategis di garda depan perbatasan yang tidak boleh terabaikan. Menurutnya, konektivitas yang mumpuni bukan sekadar soal kelancaran lalu lintas, melainkan urat nadi bagi distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah. "Akses jalannya harus terus kita perbaiki secara berkelanjutan melalui koordinasi yang erat antara pusat, provinsi, dan kabupaten agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan," pungkasnya.(*)

 

Editor : Indra Zakaria