PROKAL.CO, UJOH BILANG – Terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok imbas musim kemarau yang melanda, membuat warga di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), semakin kesulitan.
Warga di kawasan ini mengandalkan aliran sungai sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok. Saat ini, kemarau membuat Sungai Mahakam surut di kawasan hulu. Imbasnya, speedboat yang biasa mengantar barang-barang kebutuhan tak bisa beroperasi. Kondisi ini memicu harga kebutuhan pokok semakin melambung.
Baca Juga: 49.742 Warga Samarinda Penerima JKN Dikembalikan Pemprov Kaltim, Dinkes Siapkan Strategi Pelayanan
Dua pemuda di kawasan perbatasan, Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava, dalam pernyataan terbuka di media sosial (medsos) menyebutkan, kondisi masyarakat yang kini harus menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terputusnya jalur distribusi melalui Sungai Mahakam.
Harga beras disebut telah menembus Rp 1 juta per karung, sementara harga BBM berkisar Rp 30 ribu per liter. Menurut mereka, pemerintah harus lebih serius menghadirkan keadilan bagi masyarakat di wilayah paling hulu di provinsi ini.
Keduanya menegaskan bahwa masyarakat Long Apari bukanlah warga negara kelas dua yang pantas terus menanggung mahalnya biaya hidup setiap musim kemarau.
"Long Apari itu bukan wilayah asing. Long Apari adalah akta kelahiran NKRI. Tapi kenapa setiap kemarau tiba, kami harus membayar kemerdekaan ini dengan kelaparan?" tulis mereka kepada Kaltim Post (grup Prokal.co), Jumat (7/8/2026).
Menurut mereka, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai dampak kondisi alam semata, melainkan menjadi persoalan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat perbatasan.
"Jangan tanya kenapa harga beras Rp 1 juta. Tanya, di mana negara saat kapal logistik tidak bisa masuk Mahakam. Jangan tanya kenapa LPG Rp 750 ribu. Tanya, di mana subsidi yang katanya untuk rakyat," sebut mereka.
Baca Juga: Polda Kaltim Perketat Pengawasan Etomidate dalam Liquid Vape
Dalam pernyataannya, kedua pemuda itu menegaskan masyarakat Long Apari tidak meminta belas kasihan. Sebaliknya, mereka menuntut hak sebagai warga negara yang selama ini turut menjaga kawasan perbatasan Indonesia sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Mereka juga menilai berbagai program pembangunan yang selama ini diumumkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah perbatasan.
"Program ada. Anggaran ada. Proyek ada. Tapi sampai di Long Apari tinggal namanya saja. Kemarau boleh datang setiap tahun, tetapi pengabaian tidak boleh diulang setiap tahun," ungkapnya.
Lebih lanjut, mereka meminta pemerintah tidak lagi menjadikan kondisi geografis sebagai alasan lambatnya pembangunan dan distribusi logistik ke Long Apari.
Baca Juga: Campus Fair Perdana Dilaksanakan di Kukar, Panduan bagi Pelajar untuk Berani Melebarkan Sayap ke Kam
"Cukup sudah narasi terpencil. Cukup sudah alasan akses sulit. Sulit karena tidak pernah mau dimudahkan. Terpencil karena sengaja ditinggalkan," demikian isi pernyataan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava menegaskan bahwa masyarakat Long Apari tetap mencintai Indonesia dan tidak sedang menuntut pemisahan diri. Yang mereka harapkan hanyalah kehadiran negara secara nyata. "Kami bukan meminta pisah. Kami menuntut negara hadir," tutur mereka. (sya/far)
Editor : Faroq Zamzami