JAKARTA – Regulasi acuan harga minimal paket Rp 20 juta per jamaah ternyata belum menjamin hilangnya praktik kejahatan umrah. Saat ini Kementerian Agama (Kemenag) sedang membahas penyelesaian 15 kasus penyelenggaraan umrah dengan beragam modus.
Pembahasan penyelesaian kasus penyelenggaraan umrah itu digelar 16-17 Januari di Jakarta. Namun, saat dikonfirmasi kemarin (19/1), Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag M Arfi Hatim belum bisa membeberkan secara detail kasusnya.
’’Sedang dalam proses oleh tim. Nanti di-publish kalau sudah ditetapkan (kesalahan dan sanksinya),’’ kata Arfi.
Dia menuturkan, kasus penyelenggaraan umrah tersebut beragam bentuknya. Mulai peminjaman legalitas perizinan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU) kepada travel non-PPIU.
Kemudian juga ada kasus penelantaran jamaah karena tidak ada tiket pulang ke Tanah Air. Selain itu, ada kasus keberadaan kantor cabang PPIU, tapi tidak memiliki izin atau pengesahannya. Arfi mengatakan, sanksi yang dijatuhkan kepada masing-masing PPIU tersebut sesuai kadar kesalahannya.
Meski belum dirilis secara resmi, Arfi mengatakan rekomendasi tim dari Kemenag sudah keluar. Rekomendasi pemberian sanksi tersebut berjenjang. ’’Mulai peringatan tertulis hingga pencabutan izin,’’ katanya. Arfi juga menjelaskan kasus penyelenggaraan umrah ini ada yang melibatkan PPIU atau travel umrah resmi dan provider visa umrah.
Arfi berharap ada sanksi hingga terberat berupa pencabutan izin itu bisa memberikan efek jera. Jadi tidak ada lagi travel umrah resmi yang mencoba-coba melanggar.
Di antara kasus yang baru-baru ini mencuat adalah penelantaran 25 jamaah yang berangkat menggunakan PPIU PT YSM (Yasmira). Jamaah yang berangkat melalui Yasmira dan sempat telantar beberapa hari di Saudi itu mendapatkan visa melalui provider PT EDP (Edipeni). Setelah dilakukan penelusuran, jamaah itu telantar karena tidak ada tiket pulang.
Dia lantas mengingatkan masyarakat lebih selektif memilih PPIU atau travel umrah. Syarat pertama adalah memastikan bahwa travel yang dituju adalah resmi berizin sebagai PPIU Kemenag. ’’(Sebaiknya) mendaftar langsung ke kantor PPIU, tanpa melalui perantara,’’ katanya.
Kemudian ketika sudah memilih PPIU, harus ada perjanjian tertulis. Biasanya mengatur tentang paket umrah yang ditentukan. Selain itu, di dalam perjanjian ada jadwal keberangkatan, maskapai, serta akomodasi di Makkah maupun Madinah.
Arfi mengakui bahwa Kemenag sudah menetapkan harga referensi paket umrah terendah adalah Rp 20 juta per jamaah. Baginya, harga referensi itu bertujuan meminimalisasi potensi penipuan umrah. Dia menegaskan, dengan harga referensi itu, Kemenag berupaya semua hak-hak jamaah umrah terpenuhi. b
Editor : octa-Octa