4 Tahun Rezim Presiden Jokowi, Jurang Pendapatan Si Miskin dan Si Kaya Berkurang

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 7 Februari 2019 | 11:13 WIB

Meski target pertumbuhan ekonomi meleset (dari janji 7 persen, hanya tercapai 5 persen lebih), selama empat tahun rezim Presiden Joko Widodo berkuasa, pemerintah berhasil menurunkan ketimpangan pendapatan atau gini rasio dari 0,41 pada 2014 menjadi 0,38 pada 2018. Semakin kecil angka rasio gini, artinya jurang pendapatan antara si tajir dan si miskin semakin membaik.

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika pada Kamis (7/2), menerangkan turunnya gini rasio sejalan dengan program-program pemerintah yang dilakukan untuk golongan menengah ke bawah. 

Misalnya, penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen sejak 2018 (awalnya 23 persen), RAPS, Dana Desa, memotong tarif pajak UMKM menjadi 0,5 persen, dan banyak program lain. 

"Penurunan ketimpangan merupakan pertempuran berat yang telah dimenangkan pemerintah dan didukung secara penuh oleh rakyat. Ini mesti dikawal terus di masa mendatang," kata Erani melalui keterangan tertulis.

Pada bagian lain, lanjut dia, pemerintah juga menjaga pertumbuhan sektor padat karya (sektor penyerap tenaga kerja terbesar). Pada 2018, industri manufaktur tumbuh 4,27 persen (yoy); meningkat dari 4,25 persen (yoy) pada 2015. 

Setidaknya pemerintah mampu menjaga pertumbuhan positif industri manufaktur, saat proses transformasi ekonomi terus berjalan. Pada bagian lain, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 2,16 persen (yoy) pada 2018; sedangkan pada 2015 terkoreksi hingga 5,08 persen (yoy). 

"Sektor pertanian dan perdagangan juga tumbuh positif. Ini kabar bahagia yang layak disyukuri," ujarnya.

Pencapaian bersejarah lainnya, kata dia, terlihat dari kemandirian ekonomi. Tahun lalu, sektor fiskal bekerja sangat baik, lewat realisasi pendapatan negara hingga 102 persen dari target. 

Pemerintah pun mampu menekan defisit neraca keseimbangan primer turun menjadi Rp 1,8 triliun. Selain itu, rasio defisit fiskal dan utang dapat ditekan ke level yang lebih rendah. 

"Jika melihat ke belakang, ada beberapa data-data menggembirakan dari sektor fiskal, terutama pada peningkatan anggaran produktif. Politik fiskal sedang bekerja untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Beberapa data berikut ini merupakan contoh untuk mendeskripsikan hal tersebut: (i) anggaran pendidikan naik 30 persen dari Rp 375 triliun (2014) menjadi Rp 488 triliun (2019) dan tetap menjaga porsinya 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi; (ii) anggaran kesehatan naik 100 persen dari Rp 61 triliun (2014) menjadi Rp 122 triliun (2019). 

Selain itu, untuk pertama kalinya juga semenjak 2016 anggaran kesehatan mampu ditunaikan sebesar 5 persen dari APBN sesuai UU 36/2009 tentang Kesehatan; (iii) anggaran infrastruktur meningkat 157 persen dari Rp 163 triliun (2014) menjadi Rp 420 triliun (2019); dan (iv) alokasi belanja fungsi ekonomi secara rata-rata juga meningkat 20,1 persen sepanjang 2015-2019, dari hanya 9,1 persen sepanjang 2010-2014.  (jpc)

Editor : izak-Indra Zakaria