JAKARTA - Draf Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) sudah selesai disusun Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI. Sebelum disampaikan sebagai usulan DPR, draf tersebut akan dipresentasikan ke semua fraksi di Komisi II.
"Baru selesai seminggu yang lalu, nah rencana besok hari Rabu mereka akan presentasi ke kami kepada pimpinan di Komisi II," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat dikonfirmasi kemarin (20/4).
Doli menjelaskan, dalam RUU yang baru, semua Pemilu di berbagai level akan dibuat dalam satu rezim kepemiluan. Terdiri dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif di berbagai level, dan Pemilihan Kepala Daerah. "Selama ini ada dua kan, pemilu sendiri, rezim pilkada sendiri, nanti kita jadi satu," imbuhnya.
Sementara untuk desain keserentakannya, Doli menyebut pemilu akan didesain menjadi dua penyelenggaraan. Yakni Pemilu Lokal dan Pemilu Nasional. Hal itu sejalan dengan petunjuk yang disampaikan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan draf RUU Pemilu versi BKD yang diterima Jawa Pos, Pemilu Nasional nantinya hanya berisi Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI. Sementara Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam konsep pemilu lokal.
Meski demikian, Doli menegaskan semua yang diatur dalam draf BKD masih sementara. Sebab, sikap masing-masing fraksi belum satu suara. Dia mencontohkan soal sistem proporsional misalnya, meski di dalam draf diatur proporsional terbuka, namun juga ada usulan untuk beralih ke proporsional tertutup.
"Ini kan masih di tim BKD, nanti kan kami bahas di komisi II, nanti komisi II kasih ke Baleg (Badan Legislatif)," kata Politisi Golkar itu.
Usai selesai di Baleg, nantinya diajukan ke pimpinan DPR untuk diputuskan RUU dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) atau cukup di Komisi II. "Awal masa sidang berikutnya mudah-mudahan sudah bisa ada kepastian pembentukan panitia untuk membahas ruu ini," tuturnya.
Doli berharap, proses pembahasan RUU Pemilu bisa selesai pada awal tahun depan. Sehingga penyelenggara memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan teknisnya.
Dia juga menegaskan, pembahasan RUU Pemilu akan disinkronkan dengan pembahasan UU lainnya yang berkaitan. Di antaranya UU Partai Politik, UU MD2, UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa, UU Hubungan Keuangan Pusat-daerah, hingga UU DPRD. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria