JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah Pusat mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran itu kemarin (20/4) dilakukan secara simbolis di depan gerbang Istana merdeka Jakarta. Sasarannya adalah 1,8 juta keluarga kurang mampu di Jabodetabek.
Pengiriman bantuan tersebut melibatkan PT Pos, ojek online, maupun ojek pangkalan. Juga melibatkan karang taruna dan pasar tani. Kemarin, 130 pengemudi roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat diberangkatkan untuk menyalurkan bantuan. Mereka disebar ke berbagai wilayah di DKI Jakarta.
’’Ini untuk memastikan kehadiran negara dalam penanganan Covid-19 khususnya bagi warga yang terdampak di wilayah DKI Jakarta dan nanti menyusul sebagian Bodetabek,’’ terang Mensos Juliari Batubara kemarin. Distribusi melibatkan para mitra Kemensos dan diharapkan bisa sampai lebih cepat ke penerima bantuan.
Pengiriman bantuan itu akan terus bergulir sampai tiga bulan ke depan. Karena program bansos tersebut itu memang dirancang berlangsung hingga Juni mendatang. ada 1,2 juta keluarga penerima di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga lainnya di wilayah Bodetabek.
Sementara itu, Selain mengajak warga menaati PSBB, Pemprov DKI juga masih terus menyalurkan bansos terhadap warga miskin dan rentan miskin. Hingga kemarin, bansos sudah didistribusikan di 26 Kelurahan. Tersebar di wilayah Jakarta Timur, Utara, Selatan, dan Jakarta Barat. Total paket yang didistribusikan sebanyak 88.942 paket.
Di sisi lain, pemerintah juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pelaksanaan program bansos pemerintah. Sehingga, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Kami minta dukungan atau rekomendasi dari KPK untuk diperbolehkan menyalurkan bansos kepada warga di luar DTKS yang memenuhi syarat dan sesuai criteria,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.
Muhadjir menuturkan, dalam penyaluran bansos ini, pemerintah telah memastikan data-data penerima bansos transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyalurannya pun akan dilakukan dengan baik, transparan, dan memegang teguh akuntabilitas.
Namun, lanjut dia, jika kemudian dalam penyaluran bansos saat ini ditemukan adanya keluarga miskin dan rentan yang belum terdata dalam DTKS maka akan dimasukkan prelist untuk di usulkan masuk dalam DTKS penetapan selanjutnya. Menurutnya, penanganan Covid-19 saat ini adalah momentum yang tepat untuk lebih memutakhirkan DTKS. Salah satunya dengan melakukan pendataan ulang, terutama bagi masyarakat yang layak mendapat bantuan namun belum masuk dalam DTKS.
”Sehingga K/L penyalur bansos memiliki pegangan dan kepastian,” ungkapnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menekankan, data terbaik saat ini yang dapat dijadikan acuan penyaluran bansos ialah DTKS. Pasalnya, DTKS memuat data masyarakat yang telah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). ”Namun saat Pemda lakukan pembagian, tetap harus verifikasi agar menjadi bahan Pemda untuk perbaikan DTKS,” ujarnya.
Ia pun menegaskan KPK akan turut mengawal program bansos covid-19 dengan mengoptimalkan sembilan Koordinator Wilayah (Korwil) KPK, Inspektorat Kementerian/Lembaga, dan Kabupaten/Kota. (byu/rya/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria