JAKARTA - Berulangkali mengingatkan seluruh pekerja migran untuk tidak pulang ke tanah air melalui jalur tikus, TNI AL masih mendapati puluhan pekerja migran ilegal atau TKI ilegal masuk Indonesia lewat jalur terlarang. Terbaru Pangakalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan menangkap sebanyak 22 TKI ilegal Senin dini hari (20/4). Puluhan TKI itu menyebrang dari Malaysia melalui jalur terlarang lantaran tidak punya dokumen resmi.
Berdasar laporan yang diterima oleh Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Dafris Datuk Syahrudin, puluhan TKI ilegal itu menyebrang dari negara tetangga memakai kapal ikan tanpa nama. "Dengan dua ABK," imbuh Dafris kemarin. Kapal tersebut ditangkap saat masuk Perairan Tanjung Jumpul, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Adalah tim Fleet One Quick Resposns (F1QR) yang memberhentikan kapal bermuatan TKI ilegal itu.
Menurut Dafris, kapal berboat tiga gross ton tersebut berhasil ditangkap karena timnya bisa bergerak cepat. "Pengamanan terhadap PMI (pekerja migran ilegal, Red) itu bermula saat tim F1QR mendapatkan informasi, langsung bergerak," terang dia. Total dua kapal patroli keamanan laut (Patkamla) mereka kerahkan. Yakni Patkamla TBA I-1-6-1 dan Patkamla SSG I-1-4-7. Sekitar pukul 03.30, kedua kapal itu berhasil menghentikan kapal nelayan yang mengangkut ratusan TKI ilegal.
Penggeledahan dengan prosedur ketat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 cepat mereka lakukan. "Tim mengidentifikasi dan langsung geledah," ucap Dafris. Tidak lama setelah penggeledahan selesai, kapal itu langsung digiring ke pos milik TNI AL di Bagan Asahan. "Untuk pemeriksaan lanjutan," lanjut perwira menengah dengan dua kembang di pundak itu. Selain dokumen, puluhan TKI ilegal yang semuanya laki-laki itu juga diperiksa kesehatannya. Semua barang yang mereka bawa juga disemprot memakai disinfektan.
Tidak sampai di situ, puluhan TKI itu langsung dibawa petugas Lanal Tanjung Balai Asahan ke Kantor Satuan Tugas Covid-19 Tanjung Balai Asahan. "Untuk penanganan selanjutnya terkait dengan pandemi korona yang sampai saat ini masih kami waspadai," imbuh Dafris. Pihkany tidak ingin ambil risiko lantaran puluhan TKI itu berasal dari Malaysia. Negara yang juga tengah berjuang melawan Covid-19. Untuk itu, puluhan TKI ilegal yang mereka tangkap harus melalui prosedur ketat sebelum diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterangan Dafris ditegaskan kembali oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Belawan Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid. Perwira tinggi bintang satu tersebut menyatakan bahwa seluruh jajarannya memang tengah ekstra hati-hati dalam melaksanakan tugas. Utamanya tim yang bergerak untuk menangkap pihak-pihak yang hendak masuk atau keluar Indonesia melalui jalur terlarang. "Saat ini negara sedang mewaspadai pandemi Covid-19. Terutama penyebarannya yang dikhawatirkan datang dari luar negeri," kata dia.
Untuk itu, Abdul mengungkapkan, seluruh jajaran Lantamal I Belawan mengedepankan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Dia memastikan, patroli akan terus berjalan meski wabah virus korona masih menjadi ancaman. "Terutama di tempat-tempat yang disinyalir menjadi jalur-jalur masuk PMI secara tidak resmi," kata dia. Pihaknya juga tidak menutup mata, saat ini banyak TKI ilegal yang nekat menyebrang dari Malaysia lewat jalur tikus. Karena itu, dia meminta anak buahnya memastikan semua ditangkap. Sehingga mereka bisa dicek kesehatannya oleh petugas.
Sementara itu, DPR menyoroti banyaknya WNI yang positif Korona di sejumlah negara. Menurut anggota DPR Bambang Soesatyo, saat ini ada sekitar 470 WNI yang dinyatakan positif Covid-19.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo pun mendesak pemerintah melalukan langkah strategis secara cepat dalam melindungi semua WNI yang ada di luar negeri. "Karena terdapat potensi WNI tersebut tidak mendapatkan akses penghidupan yang layak di negara lain," terang dia.
Ketua MPR RI menegaskan, setiap WNI harus dilindungi seluruh hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkecuali di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku.
Pemerintah Indonesia, kata mantan Ketua Komisi III itu, perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kondisi terburuk terhadap upaya perlindungan WNI, seperti memberikan bantuan yang mencukupi kebutuhan hidup WNI di Malaysia yang terdampak aturan lockdown negara setempat. "Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mempersiapkan pilihan evakuasi dan menyediakan tempat karantina sementara bagi mereka yang pulang," tutur dia.
Bamsoet juga mendorong seluruh duta besar dan diplomat untuk saling berkoordinasi dan berintegrasi dalam upaya pemberian bantuan, perlindungan, evakuasi, dan semua hal yang perlu dilakukan untuk keselamatan WNI di luar negeri. (lum/syn)
Editor : izak-Indra Zakaria