Tetapkan Alokasi BLT Dari Dana Desa

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 22 April 2020 | 12:22 WIB
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

JAKARTA– Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan program bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (21/4). Alokasi dana BLT di setiap desa berbeda-beda, sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima.

Besaran anggaran BLT tersebut adalah Rp 1,8 juta/keluarga. Dana tersebut dikucurkan selama tiga bulan dengan besaran Rp 600 ribu/bulan. Rencananya dana BLT ini mulai dikucurkan bulan ini. Prioritas utama yang mendapatkan kucuran BLT ini adalah keluarga miskin yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Desa yang mendapatkan dana desa kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT dana desanya maksimal 25 persen. Kemudian desa dengan anggaran desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi untuk BLT dana desanya maksimal 30 persen. Lalu desa dengan anggaran dana desanya lebih dari Rp 1,2 miliar, alokasi maksimal untuk dana desa 35 persen.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan memantau pengalokasian dana untuk BLT tersebut. Jika fakta di lapangan alokasinya sangat minim dibanding ketentuan batas atasnya, maka akan dilakukan revisi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun depan.

Selan itu Abdul Halim juga menyampaikan kebijakan terkait penanganan Covid-19. ’’Surat edaran agar desa membentuk relawan desa tanggap Covid-19,’’ katanya. Tugasnya adalah untuk melakukan edukasi serta pencegahan. Kemudian penanganan jika ada kasus Covid-19 di desa masing-masing.

Dia menegaskan bahwa pembentukan relawan desa tanggap Covid-19 itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Seperti dinas kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu juga ada program padat karya yang memperioritaskan pekerja dari anggota keluarga miskin.

Dalam kesempatan rapat bersama DPR itu, Abdul Halim juga menyampaikan perubahan anggaran mereka. Semula pagu anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah Rp 3,4 triliun. Kemudian keluar surat dari Kementerian Keuangna (Kemenkeu) yang menyebutkan ada pengurangan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun.

Dia mengatakan meskipun ada pengurangan anggaran, belanja wajib tetap dijaga supaya tidak turun. Seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perkatoran, gaji pendamping Kawasan perdesaan, dan pendamping transmigrasi. Kemudian untuk insentif paramedic, dokter, bidang, guru SD, guru ngaji, dan lainnya yang ada di desa. ’’Kami upayakan (anggaran, Red) tidak diganggu. Karena urusan kemanusiaan,’’ tuturnya. (wan)

Editor : izak-Indra Zakaria
Sulawesi dan Jawa nasional