Sementara itu, aktivis Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan program kartu prakerja ke KPK karena dinilai tidak transparan. Mereka mendesak KPK untuk proaktif dalam pencegahan korupsi melalui proyek kartu prakerja yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 5,6 triliun.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya mengirimkan laporan tersebut ke KPK kemarin siang (23/4). ’’Sekitar pukul 13.00 kami telah berkirim surat melalui e-mail kepada Pengaduan Masyarakat KPK. Intinya meminta KPK mengawal dan mencegah korupsi atas proyek kartu prakerja tahun 2020,’’ ujarnya.
Dia menyebutkan, laporan itu baru bersifat permintaan pencegahan karena belum terjadi pembayaran secara lunas terhadap proyek tersebut sehingga belum ada kerugian negara. ’’Namun, kami tetap meminta KPK mengawal karena ke depannya berpotensi korupsi. Besarnya anggaran dan jenis pekerjaannya sulit diukur,’’ lanjut Boyamin.
Beberapa dugaan potensi korupsi dan kerugian negara itu, antara lain, adanya indikasi markup harga program dan kesalahan perencanaan. Boyamin mencatat, kemungkinan markup mencapai Rp 2,58 triliun.
Seharusnya, jika mengikuti petunjuk BPK, keuntungan dari seluruh program dibatasi 20 persen atau sekitar Rp 1,12 triliun saja. Sementara potensi keuntungan yang terlihat sekarang justru mencapai Rp 3,7 triliun sehingga ada kelebihan sekitar Rp 2,58 triliun tersebut.
MAKI juga menyoroti dugaan kesalahan perencanaan sehingga program tidak efisien dan salah sasaran. Hasilnya pun sulit dipertanggungjawabkan secara riil dan terukur. Dengan harga per program yang cukup tinggi, peserta mendapat sertifikat online yang juga tak menjamin relevansinya dengan pasar kerja. Pelatihan semacam itu juga bisa diakses sendiri secara gratis melalui platform lain.
Alasan lain pelaporan itu adalah dugaan penunjukan kontraktor yang mengarah pada monopoli atau praktik usaha yang tidak sehat serta sumber pendanaan yang tidak berdasar hukum. ’’Bahwa Perppu 1/2020 tentang Covid-19 berlaku 31 Maret, sedangkan proyek ini dimulai 20 Maret. Sehingga patut dipertanyakan sumber dana dan dasar hukumnya,’’ ungkap Boyamin.
Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki pelaksanaan program tersebut dari sisi persaingan usaha. Sebagai langkah awal, KPPU akan menggali informasi apakah delapan platform yang dipilih pemerintah sebagai mitra kartu prakerja tidak menyalahi aturan persaingan usaha.
’’Kami akan mengumpulkan data dan informasi dari manajemen pengelola kartu prakerja. Mendalami sistem penunjukan mitra tersebut karena nilainya sangat besar, Rp 5,6 triliun,’’ ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih saat konferensi pers kemarin (23/4).
Dia menyebutkan, dengan bujet sebesar itu, seharusnya terbuka lebar kesempatan bagi para pelaku usaha lain untuk ikut serta. Direktur Advokasi KPPU Abdul Hakim Pasaribu berpendapat, prinsip keterbukaan harus dikedepankan untuk memberikan ruang partisipasi publik yang menawarkan jasa yang sama. (han/byu/dee/deb/agf/wan/c5)
Editor : izak-Indra Zakaria