JAKARTA – Program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19 tidak akan menjamin seseorang mudah mendapat pekerjaan. Pemerintah beralasan, program tersebut pada prinsipnya adalah bagian dari bantuan sosial. Agar para pesertanya bisa tetap bertahan di tengah pandemi, namun secara bersamaan mendapatkan keahlian lewat pelatihan yang ditawarkan.
Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Yulius menuturkan, tidak ada jaminan setelah mengikuti pelatihan prakerja bakal langsung diserap oleh perusahaan. Dia menekankan, tujuan kartu prakerja adalah investasi sumber daya manusia. Agar memiliki keahlian yang tepat guna dan mampu berwirausaha.
”Misalnya, ada kebutuhan perusahaan, tapi masyarakat kita skill-nya tidak memadai. Atau keahliannya tidak cocok dengan yang dibutuhkan industri. Ada mismatch 50 persen antara demand dan suplly. Makanya prakerja tujuannya meningkatkan skill,” beber Yulius dalam video conference kemarin.
Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajamen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menuturkan, kartu prakerja bukan segalanya. Hanya, salah satu program pemerintah untuk memitigasi sektor ekonomi dari dampak Covid-19. Anggaran kartu prakerja hanya Rp 20 triliun.
”Hanya lima persen dari program safety net pemerintah dengan total Rp 405 triliun. Sisanya ada bantuan langsung tunai program keluarga harapan dan bantuan sembako,” kata Panji.
Hingga sore kemarin, dana bantuan kartu prakerja sudah diberikan. ”168.111 peserta dikali Rp 3,55 juta itu sudah dikirim ke virtual account atas nama peserta,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa konsep kartu prakerja kali ini pada dasarnya memang berbeda dengan konsep awal. Saat ini, Kartu Prakerja menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah. ’’Karena program yang sebetulnya utk reskilling dan upskilling ini, karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock,’’ terangnya. Baik demand shock, supply shock maupun production shock.
Kartu prakerja saat kali ini sifatnya juga temporer. ’’Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal, yaitu utk upskilling dan reskilling,’’ lanjutnya. Karena itulah sasarannya adalah mereka yang terimbas Covid-19. Seperti dirumahkan atau di-PHK, atau juga pekerja harian yang tiba-tiba tidak mendapat penghasilan sama sekali.
Mereka selain mendapat skill tambahan lewat program, juga disangga bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Saat pandemi berakhir, pelatihan akan dilakukan secara 2 track, offline dan online. Kembali pada program dan tujuan awal dibentuknya kartu prakerja.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, jika pemerintah tidak menjamin lulusan prakerja akan terserap di lapangan kerja maka sia-sia. ”Harus segera distop mumpung masih gelombang pertama. Pelatihan online di tengah krisis tidak relevan sama sekali,” tegas Bhima kepada Jawa Pos kemarin.
Jika terus dilanjutnya, dia khawatir justru akan bermasalah. Bukannya menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19, malah justru menambah masalah. Mengingat, tidak sedikit pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun dirumahkan oleh perusahaan.
Apalagi, jika melihat konten materi pelatihan mirip seperti video tutorial di youtube, google, dan instagram. ”Banyak juga selebgram yang membagikan pelatihan online gratis,” celetuk Bhima. Menurut dia, pemerintah gagal paham mengenai konsep kartu prakerja.
Laporkan Kartu Prakerja ke KPK
Sementara itu, aktivis dalam Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Kartu Prakerja ke KPK karena dinilai tidak transparan. Mereka mendesak KPK untuk proaktif dalam pencegahan korupsi melalui proyek Kartu Prakerja yang diperkirakan mencapai nilai Rp 5,6 triliun.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan mereka sudah mengirimkan laporan tersebut ke KPK Kamis siang (23/4). "Sekitar pukul 13.00 kami telah berkirim surat melalui e-mail kepada Pengaduan Masyarakat KPK, intinya meminta KPK mengawal dan mencegah korupsi atas proyek Kartu Prakerja tahun 2020," tegas Boyamin.
Dia menyebutkan laporan baru bersifat permintaan pencegahan karena belum terjadi pembayaran secara lunas terhadap proyek tersebut sehingga belum ada kerugian negara. "Namun kami tetap meminta KPK mengawal karena ke depannya berpotensi korupsi, besarnya anggaran dan jenis pekerjaannya sulit diukur," lanjut Boyamin.
Beberapa dugaan potensi korupsi dan kerugian negara itu antara lain karena adanya indikasi mark up harga program dan salah perencanaan. Boyamin mencatat kemungkinan pemahalan harga atau mark up mencapai Rp 2,58 triliun. Seharusnya jika mengikuti petunjuk BPK, maka keuntungan dari seluruh program dibatasi 20 persen atau sekitar Rp 1,12 triliun saja. Sementara potensi untung yang terlihat sekarang justru mencapai Rp 3,7 triliun, sehingga ada kelebihan sekitar Rp 2,58 triliun tersebut.
Kemudian MAKI juga menyoroti dugaan salah perencanaan, sehingga program menjadi tidak efisien dan salah sasaran. Hasilnya pun sulit dipertanggungjawabkan secara riil dan terukur. Dengan harga per programnya yang cukup tinggi, peserta mendapat sertifikat online yang juga tak menjamin relevansinya dengan pasar kerja. Pelatihan semacam itu juga bisa diakses sendiri secara gratis melalui platform lain.
Alasan lain pelaporan itu adalah dugaan penunjukkan kontraktor yang mengarah para monopoli atau praktik usaha yang tidak sehar, serta sumber pendanaan yang tidak ada dasar hukumny. "Bahwa berlakunya Perppu 1/2020 tentang Covid-19 berlaku 31 Maret, sedangkan proyek ini dimulai 20 Maret. Sehingga patut dipertanyakan sumber dana dan dasar hukumnya," jelas Boyamin.
Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyoroti pelaksanaan program Kartu Prakerja. KPPU akan menyelidiki pelaksanaan program tersebut dari sisi persaingan usaha. Sebagai langkah awal, KPPU akan menggali informasi delapan platform yang dipilih pemerintah sebagai mitra Kartu Pra Kerja tidak menyalahi aturan persaingan usaha.
”Kami akan mengumpulkan data dan informasi dari manajemen pengelola kartu pra kerja. Mendalami sistem penunjukkan mitra tersebut karena nilainya sangat besar 5,6 triliun,” ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih, saat melakukan konferensi pers secara virtual, kemarin (23/4).
Guntur menyebutkan bahwa dengan budget sebesar itu, seharusnya terbuka lebar bagi para pelaku usaha lain untuk ikut serta. Pihak KPPU pun akan menyoroti mengenai skema kerjasama yang dibentuk oleh platform dan pengisi pelatihan yang bekerja sama dengan mereka. ”Ini perlu dicermati apakah ada barrier to entry atau tidak,” tambah Guntur.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Advokasi KPPU Abdul Hakim Pasaribu berpendapat bahwa prinsip keterbukaan harus dikedepankan untuk memberikan ruang partisipasi publik yang memberikan jasa yang sama.
Hakim juga menyebut bahwa KPPU akan mendalami terkait skema tarif yang ditetapkan lembaga pelatihan. Sebab, menurut Hakim pelatihan yang ada di program kartu pra kerja sebenarnya bisa didapatkan secara gratis. ”Kita harus bandingkan, jangan sampai rakyat yang mendapat kartu prakerja membayar secara berlebihan atau eksesif," urainya.
Sementara itu, platform Ruangguru kembali mendapat sorotan. Kali ini soal penyokong dana di balik platform mitra pemerintah dalam program kartu prakerja itu. Data Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, 99,99 persen saham Ruangguru (Ruang Raya Indonesia) adalah Ruangguru Pte Ltd yang berada di Singapura.
Lantas siapa saja pemilik saham Ruangguru Pte Ltd yang beralamat di 6 Battery Road #38-04 Singapura tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura ada 21 pemilik saham di Ruangguru Pte Ltd.
Total jumlah saham yang tercatat di ACRA ada 2.553.389 lembar. Saham itu terbagi menjadi dua. Yakni saham ordinary dengan nilai USD 156.575,61 dan saham preference senilai USD 99.600.113,39. Sehingga total nilai sahamnya adalah USD 114,756 juta lebih atau sekitar Rp 1,789 triliun. Harga lembar saham ordinary lebih murah ketimbang saham preference.
Dari 21 pemilik saham di Ruangguru Pte Ltd itu, Adamas Belva Syah Devara dan Muhammad Iman Usman memiliki saham terbanyak. Masing-masing memegang 432.922 lembar saham. Hanya saja saham yang mereka pegang kategori ordinary. Sementara itu pemilik saham terbanyak di kategori preference ASEAN China Investment Fund III dengan 397.335 lembar disusul General Atlantic Singapore dengan 318.168 lembar saham.
Dengan data tersebut, Belva dan Iman sah-sah saja mengklaim bahwa Ruangguru Pte Ltd itu perusahaan milik mereka. Sebab saham keduanya jika ditotal sekitar 34 persen. Meskipun secara valuasi atau nilai tidak sebanyak nilai saham yang dimiliki sejumlah korporasi.
Dari sebaran negara asal pemilik saham Ruangguru Pte Ltd, berasal dari banyak negara. Ada tujuh pemilik sahan dari Singapura. Kemudian enam pemilik sahan dari Indonesia, tiga dari British Virgin Island (BVI), Kepulauan Cayman dan Amerika Serikat masing-masing dua pemilik saham, dan satu pemilik saham dari Malaysia.
Keberadaan pemilik saham dari British Virgin Island di Ruangguru Pte Ltd cukup menarik. Seperti diketahui British Virgin Island terkenal dengan dengan sebutan daerah surga bebas pajak karena ramah terhadap konglomerat dan tidak mematok pajak. Baik itu pajak keuntungan, pajak hadiah, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak korporasi.
Belva sendiri memastikan bahwa isu saham Ruangguru mayoritas dimiliki Singapura adalah tidak benar. Kemarin (23/4), dia mengklarifikasi hal tersebut di kolom komentar postingan akun Instagramnya. ’’Ya Ruangguru Pte Ltd yang di Singapura ya punya saya juga,’’ terangnya. Ruangguru juga memiliki pegawai di Singapura.
Belva menjelaskan, Ruangguru tidak hanya mengembangkan sayap ke Singapura, namun juga ke beberapa negara lain di ASEAN. ’’Kami juga ada perusahaan Ruangguru lain plus ratusan pegawai di Vietnam dan juga di Thailand,’’ lanjutnya. Semuanya milik dia, anak muda berkebangsaan Indonesia.
Terpisah, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja Denni Purbasari menegaskan, Ruangguru adalah Perusahaan Terbuka (PT) asal Indonesia yang berbadan hukum Indonesia. ‘’Tunduk kepada aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,’’ ujarnya pada video conference, Rabu (22/4).
Denni mengimbau agar publik bisa berpikir terbuka pada kondisi saat ini. Menurut dia, jikalau ada investor dari luar negeri yang menyuntik modal kepada Ruangguru atau unicorn lain asal Indonesia, maka hal itu adalah sesuatu yang positif.
‘’Buat saya itu sinyal kepercayaan terhadap masa depan, profitabilitas, kredibilitas, manajemen, atau ide-ide dari anak-anak putra putrid Indonesia,’’ tuturnya. Denni menjelaskan, pada awal perumusan program Kartu Prakerja, ada dua startup unicorn yang menolak menjadi mitra. Sebab, alasan dari unicorn itu yakni masih ingin melihat model bisnis dan program Kartu Prakerja.
Selain itu, alasan lainnya yakni program yang ditawarkan pemerintah berbeda dengan core business dari unicorn tersebut. Sedangkan Ruangguru, dinilai memiliki model bisnis yang sejalan dengan kartu prakerja. ‘’Core business mereka memang menjual modul, dan besar,’’ tambahnya.
Denni juga memastikan mitra program Kartu Prakerja tidak hanya berhenti pada delapan perusahaan saja. Namun, mitra yang akan diajak akan terus ditambah. ‘’Tidak akan berhenti pada 1.500 jenis pelatihan dan 192 lembaga pelatihan saja, kami membuka,’’ jelasnya.
Lead Public Relation Ruangguru Sekar Tandjung mengomentari soal saham di Ruangguru, termasuk di Ruangguru Pte Ltd. ’’Sebetulnya kan tentang adanya investor minoritas dari dalam dan luar negeri sudah sesuai dengan seluruh pemberitaan pendanaan kami dari tahun-tahun yang lalu ya,’’ katanya melalui pesan singkat.
Sekar menambahkan walaupun demikian, Belva Devara bersama Iman Usman adalah tetap pemegang saham terbesar. Kemudian juga punya control penuh terhadap perusahaan. Selain itu juga mereka berdua memiliki dan mengendalikan semua entitas dan operasi bisnis Ruangguru. Baik itu di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Di negara-negara itu Ruangguru mempunyai karyawan. (han/byu/dee/deb/agf/wan)
Editor : izak-Indra Zakaria