JAKARTA - Peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi Ravio Patra ditangkap, Rabu (22/4) malam. Penangkapan itu dinilai sebagai upaya pembungkaman suara kritis terhadap pemerintah. Sebelumnya, Ravio melalui akun Twitter pribadinya sempat mengkritik Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar yang diduga terlibat konflik kepentingan.
Ravio juga sempat menyampaikan kritik melalui tulisan yang dipublikasikan di media. Kritik itu terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Dia mendorong pemerintah lebih transparan dan terbuka. Meski demikian, hingga kemarin (23/4) belum diketahui satuan kepolisian mana yang menangkap Ravio. Termasuk delik hukum yang diperkarakan.
"Belum diketahui juga kemana Ravio dibawa," kata anggota tim pendamping hukum dari koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus Ade Wahyudin melalui keterangan pers. Tim koalisi kemarin sempat mencari tahu keberadaan Ravio ke kantor Polda Metro Jaya.
Ade menerangkan, berdasar informasi yang diperoleh, Ravio sempat mengadu ke SAFEnet pada Selasa (22/4) terkait dugaan peretasan WhatsApp yang dialaminya. Setiap kali Ravio menghidupkan WA selalu muncul tulisan "You've registered your number on another phone". Hal itu dibarengi dengan adanya permintaan pengiriman One Time Password (OTP) yang biasanya dipakai untuk mengonfirmasi perubahan pengaturan WA.
"Kuat dugaan kami bahwa pelaku pembobolan menemukan cara mengakali nomor mereka untuk bisa mengambil alih Whatsapp yang sebelumnya didaftarkan dengan nomor Ravio," ungkap Ade. Ravio juga sempat mengumumkan secara terbuka melalui akun @raviopatra di Twitter bahwa WA miliknya diretas dan dikendalikan oleh orang lain. Dua jam setelah membuat pengumuman, WA milik Ravio akhirnya berhasil dipulihkan.
Selama diretas, pelaku melalui WA Ravio menyebarkan pesan palsu berisi provokasi. Pesan itu berbunyi, "KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH". "Kami melihat dan meyakini motif penyebaran itu adalah plotting untuk menempatkan Ravio sebagai salah satu pihak yang dijebak seolah-olah akan membuat kerusuhan."
Ravio sempat menghubungi dan berkomunikasi dengan pengurus YLBHI untuk meminta bantuan hukum. Dia juga menghubungi Komisioner Komnas HAM untuk meminta bantuan jika terjadi sesuatu dalam waktu dekat. Ravio sempat mengabarkan sedang bersiap mengevakuasi diri ke rumah aman, tetapi kemudian sudah lebih dari 12 jam dia tidak bisa lagi dihubungi.
"Pada Kamis (23/4) pagi, sekitar pukul 08.00, SAFEnet mendapat informasi bahwa Ravio ditangkap semalam oleh intel polisi di depan rumah aman," imbuh dia.
Pengamat dan aktivis siber menilai bahwa dugaan peretasan WA Ravio termasuk pelanggaran hukum. Aktivis SAFENet Ellen Kusuma menyebutkan ada dua aturan yang memasukkan peretasan sebagai tindak pidana. Yakni dalam UU ITE Pasal 30 ayat 1, 2, 3. Serta yang tidak secara spesifik menyebutkan peretasan tetapi bisa dijadikan acuan adalah Pasal 32 UU ITE.
Pelanggar yang dimaksud dalam Pasal 30 adalah ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Antara lain menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 22B UU Telekomunikasi.
Kemudian pasal 32 mengenakan pidana pada setiap orang yang dengan sengaja mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik orang lain atau milik publik.
Peretasan hanya boleh dilakukan untuk tujuan tertentu yang tertuang dalam Pasal 34 UU ITE. "Antara lain untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, dan untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah," jelas Ellen ketika dihubungi kemarin (23/4). Di luar itu maka sudah bisa dipastikan sebagai tindak pidana dan bisa diperkarakan.
Ellen menjelaskan selama ini SAFEnet kerap menerima laporan terkait aktivis yang alat komunikasinya diretas oleh oknum tidak dikenal. Terutama aktivis yang pernah terlibat dalam penolakan revisi UU KPK pada akhir 2019 lalu.
Namun, penyelesaiannya belulm pernah sampai pada ranah hukum karena SAFEnet masih bisa melakukan perlindungan data bagi para aktivis tersebut. "Untuk sementara, untuk peretasannya sendiri tidak melalui penyelesaian jalur hukum, tetapi lebih pada pengamanan digital para aktivis tersebut," jelas Ellen.
Namun untuk kasus Ravio ini, kemungkinan bisa diperkarakan karena diduga peretasan tersebut berujung pada penangkapan Ravio. Ellen sendiri menegaskan untuk pengamanan digital terhadap Ravio belum bisa dilakukan dan mereka masih fokus dalam penyelesaian terkait penangkapan Ravio. "Karena Ravionya sendiri sudah dilakukan penangkapan, maka kami fokus pada pembebasan Ravio dulu. Selain pengamanan digital pada individu, juga pengamanan bukti-bukti digitalnya," terangnya.
Menurut pakar digital forensik Ruby Alamsyah, peretasan akun WhatsApp bukan perkara baru. ”Itu kejahatan cyber biasa,” ungkap dia ketika dihubungi Jawa Pos kemarin. Siapa saja bisa menjadi target dan korban. Tidak melulu aktivis. ”Targetnya random,” imbuhnya. Dalam perkara yang menjerat Ravio, Ruby mengakui bahwa saat ini aparat penegak hukum tengah genjar mengawasi peredaran hoaks.
Khususnya, lanjut Ruby, hoaks yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. ”Sedang dipantau luar biasa oleh patroli siber manapun,” ujarnya. Dengan semua jaringan dan infrastruktur yang dimiliki oleh aparat keamanan saat ini, mereka bisa dengan cepat mengidentifikasi pihak-pihak yang sudah menyerbar hoaks. Apalagi jika hoaks tersebut disebar melalui nomor telepon seluler yang sudah terdaftar.
Namun demikian, melihat kronologi yang dibeberkan oleh Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus, Ruby menyebutkan, dugaan peretasan akun WhatsApp Ravio bisa saja dipidanakan. ”Tapi, kalau memang ternyata aktivis tersebut murni menjadi korban peretasan WA sangat mudah untuk melakukan pembuktiannya,” beber dia. Dia menyebut, hanya perlu tiga barang bukti untuk membongkar dugaan peretasan tersebut.
Barang bukti pertama adalah telepon genggam milik Ravio, kemudian data email dari dan ke support WhatsAoo, serta barang bukti terakhir berupa data dari operator seluler. Dengan barang bukti tersebut, Ruby menilai dugaan peretasan akun WhatsApp Ravio bisa dibongkar. Sehingga semua pihak dapat mengetahui yang sebenarnya terjadi. Termasuk mengejar peretas WhatsApp itu.
Terpisah, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak Polri untuk terlebih dahulu menelusuri informasi adanya peretasan terhadap aplikasi pesan WhatsApp (WA) milik Ravio Putra. "Pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menangani kasus ini," terang dia.
Menurut dia, informasi adanya peretasan harus ditelusuri terlebih dahuhu sebelum menindaklanjuti dugaan tindak pidana terhadap Ravio.
Politikus Partai Nasdem itu juga meminta polisi melakukan digital forensik terhadap telephone genggam milik Ravio untuk mengetahui ada tidaknya dugaan peretasan. Setelah melakukan digital forensik, apapun hasilnya, pihak Kepolisian harus menjelaskan kepada publik, karena informasi mengenai adanya peretasan terhadap seseorang sebelum yang dituduh melakukan penghasutan melalui aplikasi WA merupakan informasi penting yang arus disikapi serius.
Taufik menambahkan, polisi harus mengusut pihak yang bertanggungjawab jika benar terjadi peretasan. Penjelasan kepada publik dan pengusutan secara mendalam terhadap informasi peretasan ini sangat penting. "Sebagai wujud program Polri yang profesional, modern dan terpercaya,” ungkapnya.
Taufik juga menjelaskan bahwa Ravio Patra adalah peneliti independen. Dia terlibat cukup intensif dalam Open Government Partnership (OGP) di Indonesia. OGP adalah inisiatif internasional di mana Indonesia duduk sebagai steering committee.
Ravio merupakan penulis laporan tentang capaian open hovernment di Indonesia pada 2016-2017. Saat ini, Ravio bekerja di Westminster Foundation for Democracy, salah satu mitra Open Parliament Indonesia dalam menyusun roadmap keterbukaan Plparlemen. "DPR RI sudah mendeklarasikan bergabung dengan open parliament dan memulai Open Parliament Indonesia pada Agustus 2018," ucapnya.
Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan bahwa memang dilakukan penangkapan terhadap seorang berinisial RPS atau Ravio dan seorang warga negara Belanda berinisial R. "Ininberdasarkan laporan saksi pelapor berinisial Dr ke PMJ," tuturnya.
Dari laporan itu diduga RPS mengirimkan informasi ajakan menjarah pada April ini. Setelah dilakukan penyelidikan dan profiling nomor handphone, ternyata nomor yang mengajak menjarah itu Milik RPS. "Ditangkaplah keduanya Rabu malam, sesaat sebelum masuk mobil kedutaan Belanda, berplat DC" jelasnya.
Dalam pemeriksaan, RPS memberikan pernyataan bahwa whatsaap yang dimilikinya dalam keadaan diretas. Sehingga, mengirimkan ajakan penjarahan tersebut. "Untuk memastikan itu, handphone RPS dikirim ke Puslabfor," tuturnya.
Dengan diperiksa di Puslabfor akan diketahui jejak digitalnya. Apakah yang mengirim RPS atau benarkah WA Milik RPS diretas. "Kita akan ketahui itu," papar mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut. (tyo/idr/deb/syn/lum)
Editor : izak-Indra Zakaria