1.181 Kendaraan Dipaksa Putar Balik

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 25 April 2020 | 14:48 WIB
ILUSTRASI. Korlantas Polri masih menemukan banyak warga yang hendak melakukan mudik. Mereka berusaha meninggalkan Jabodetabek melalui jalur tol dan jalan arteri. ( Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
ILUSTRASI. Korlantas Polri masih menemukan banyak warga yang hendak melakukan mudik. Mereka berusaha meninggalkan Jabodetabek melalui jalur tol dan jalan arteri. ( Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JAKARTA– Masih banyak pengendara yang coba-coba melanggar larangan mudik pada hari pertama kemarin (24/4). Berdasar hasil operasi yang dilakukan Polri, 1.181 kendaraan terbukti melanggar. Namun, belum ada sanksi yang diterapkan. Polisi hanya meminta semua kendaraan itu putar balik kembali ke Jakarta.

Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin menjelaskan, penyekatan dilakukan sejak Jumat pukul 00.00. Petugas menyekat akses utama keluar masuk Jakarta dan daerah penyangga. ’’Memang banyak kendaraan yang mencoba keluar dari DKI Jakarta,’’ paparnya. Dia mengatakan, seandainya ada pengendara yang tetap bisa keluar Jakarta, mereka akan kesulitan masuk ke kampung halaman. Sebab, penyekatan juga dilakukan di berbagai daerah. ’’Kalaupun ada yang sampai ke kampung, tetap diminta karantina oleh rukun tetangga setempat,’’ katanya.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, selain di Cikarang Utama, akses tol menuju Merak juga disekat. Terdapat sekitar 281 kendaraan yang diminta putar balik di gerbang tol Bitung arah Merak. ’’Jadi, total ada 1.181 kendaraan yang diminta balik arah,’’ terangnya. Saat ini memang masih masa sosialisasi. Dengan begitu, pengemudi diminta putar balik. Tapi, pada 7 Mei, penegakan hukum dilakukan. ’’Setelah 7 Mei, selain diminta putar balik, pengemudi akan dihukum,’’ tegasnya. Namun, Asep tidak menjelaskan proses hukum apa yang akan diterapkan.

Larangan mudik juga disambut dengan penyekatan akses di beberapa daerah. Di Jawa Timur, polda menyiapkan delapan titik checkpoint di wilayah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Bali. Yakni, jalur Tuban–Rembang, Bojonegoro–Cepu, dan Ngawi Mantingan–Sragen. Lalu, perbatasan tol Ngawi–Solo, Magetan–Karanganyar, Ponorogo–Wonogiri, Pacitan–Wonogiri, dan terakhir di Pelabuhan Ketapang Bayuwangi–Bali.

Wadirlantas Polda Jatim AKBP Pranatal Hutajulu mengungkapkan,

pendirian checkpoint merupakan langkah awal untuk men-screening pemudik yang melalui jalur tersebut. Dalam screening itu, lanjut Pranatal, tim akan memilah kendaraan yang masuk. Kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan sembako tetap diperbolehkan masuk area Jawa Timur. Kendaraan penumpang bakal melewati sejumlah pemeriksaan yang cukup ketat. Warga yang tak beridentitas Jawa Timur akan diimbau untuk kembali. ”Bisa dimaafkan jika penumpang dalam kondisi emergency. Misalnya, keluarga yang sakit, itu pun perlu pembuktian yang rumit,” kata perwira dengan dua melati di pundak itu.

Mantan Kapolres Ngawi tersebut mengungkapkan, ada beberapa tahapan dalam pemeriksaan di delapan titik pos itu. Mulai deteksi awal pemeriksaan pelat nomor kendaraan, KTP, hingga cek kesehatan. ”Maka, kami tegaskan untuk kembali saja, sementara tidak perlu mudik,” imbuhnya.

Pembatasan kendaraan juga diberlakukan di ruas tol Solo–Ngawi. Pengelola tol setempat mulai memperketat pengawasan, khususnya bagi kendaraan pribadi dan umum yang melintas di jalan bebas hambatan sepanjang 90,43 kilometer itu. Petugas memaksa sejumlah kendaraan pribadi agar balik arah sebelum masuk ke perbatasan Jawa Timur.

Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) Ari Wibowo mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran dinas perhubungan dan kepolisian di masing-masing daerah untuk pengawasan lalu lintas. ’’Kalau di ruas tol yang kami kelola, Solo–Ngawi, beberapa kendaraan menuju arah Jawa Timur sudah diputar kembali ke arah Jawa Tengah,” jelas dia saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin siang (24/4).

Disinggung soal kepadatan arus lalu lintas di tol Solo–Ngawi, pihaknya belum bisa memberikan data keluar masuk tol secara pasti lantaran pendataan masih terus dilakukan. Meski demikian, pihaknya berani memastikan bahwa kepadatan tol akan makin berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Kendaraan yang masih terlihat keluar masuk ruas tol tersebut dapat dipastikan kendaraan jarak pendek atau arus lokal. Misalnya kendaraan yang melintas dari Semarang–Solo, Salatiga–Sragen, dan lain sejenisnya. Sedangkan yang melintas jarak jauh atau menengah hingga lintas provinsi dipastikan akan dipaksa balik oleh petugas yang berjaga di GT yang berbatasan dengan provinsi lain.

 

PSBB Surabaya Raya

Sosialiasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya dimulai hari ini. Persiapan pelaksanaan difinalkan tadi malam. Perwakilan tiga kepala daerah berkumpul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Ada beberapa hal yang dibahas. Antara lain, titik pembatasan sosial di setiap daerah. Lalu, lokasi dapur umum yang disiapkan Polda Jatim bersama Kodam V/Brawijaya. ’’Kami sedang bahas itu dan akan diterapkan besok (hari ini, Red),’’ kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Dapur umum dibangun untuk menembus kawasan permukiman penduduk. Nanti Pemerintah Provinsi Jatim didukung Polri dan TNI akan mendistribusikan bantuan makanan kepada masyarakat. ’’Lokasinya menyebar di tiga daerah,’’ ujar Heru. Pemerintah provinsi akan mendistribusikan bantuan anggaran ke tiga daerah tersebut. Bantuan itu disalurkan untuk percepatan penanganan Covid-19 di tiap-tiap wilayah. ’’Proses pendistribusiannya menjadi tanggung jawab daerah,’’ imbuhnya. Heru menegaskan, pedoman pelaksanaan PSBB didetailkan daerah.

Semua disesuaikan dengan kondisi wilayah. Karena itu, dasar pelaksanaan adalah peraturan bupati (perbup) dan peraturan wali kota (perwali). Bisa jadi, teknis pelaksanaan di tiap-tiap daerah akan berbeda.

Sementara itu, Pemkot Surabaya langsung menindaklanjuti Pergub tentang PSBB itu dengan membuat Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020. Isinya mengatur tentang kewajiban untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di antaranya, cuci tangan pakai sabun, wajib pakai masker, hingga menjaga jarak minimal 1 meter. Juga, mengatur pembatasan kegiatan di tempat ibadah. Termasuk di masjid berupa kegiatan yang melibatkan banyak orang. Seperti salat Tarawih dan Jumat.

Dalam pasal 10 ayat (2) perwali tersebut juga disebutkan, ada tujuh orang yang tak diperkenankan masuk kerja terlebih dahulu. Mereka adalah orang yang memiliki penyakit penyerta dan dapat berakibat fatal bila terkena Covid-19. Yakni, penderita tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, kanker, ibu hamil, dan orang berusia lebih dari 60 tahun.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya Eddy Christijanto menuturkan, hingga Senin (27/4) akan ada sosialisasi atas perwali tersebut. Sedangkan Selasa (28/4) langsung ada pemberlakuan aturan-aturan dalam PSBB tersebut. ”Masyarakat sudah mengerti sebenarnya, kalau tidak perlu-perlu amat, mereka tinggal di rumah,” jelas Eddy. (idr/den/riq/jun/c10/c7/oni)

Editor : izak-Indra Zakaria