JAKARTA-- Sudah satu bulan lebih kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dialihkan akibat pandemi Covid-19. Namun ternyata, masih ada sekolah yang melakukan “pembelajaran" secara penuh dari sekolah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) Hamid Muhammad dalam bincang radio di Jakarta, (24/4). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh pihaknya, setidaknya ada 2 persen sekolah masih melakukan proses ajar dari sekolah secara full.
Dia menjelaskan, proses tersebut antara lain guru masih datang kesekolah secara piket. Kemudian menyiapkan tugas, yang nantinya diambil oleh siswa ke sekolah. Tugas tersebut lalu dibagikan kepada teman-temannya.
”Jadi Kemendikbud telah melakukan survey selama dua minggu terakhir, memang untuk rata-rata nasionalnya yang belajar dari rumah itu cuma 54 persen,” ujarnya. Selebihnya, imbuh dia, masih dari sekolah baik itu yang piket atau memanfaatkan secara penuh fasilitas sekolah untuk KBM saat ini. Semua metode tersebut, bertujuan agar KBM masih bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, Kemendikbud sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi KBM dari rumah ini. salah satunya, mengubah juknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan melalui dua aturan. Yakni, Permendikbud 19/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud no 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler dan Permendikbud 20/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13/2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan 2020.
Sejauh ini, kata dia, dana BOS yang disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mencapai 99,5 persen. Sisanya, masih dalat tahap verifikasi data terutama untuk sekolah di wilayah Indonesia Timur. Sementara BOP PAUD, masih sekitar 68 persen. ”Karena penyalurannya dari Kemenkeu ke pemda, baru ke satuan pendidikan,” ungkapnya.
Banyak fleksibilitas yang diberikan dalam dua aturan tersebut untuk penggunaan dana BOS. Batasan prosesntase juga dilepas semua dan diserahkan sepenuhnya pada kepala sekolah. Termasuk soal penggunaan pembiayaan atau pendukung KBM dari rumah. ”Bisa untuk beli kuota internet,” katanya.
Meksi begitu, dia menekankan kembali, bahwa kunci keberhasilan belajar dari rumah sangat bergantung pada kerja sama yang apik antara guru dan orang tua. Termasuk, mengawasi agar anak tidak mengakses laman lainnya selama melakukan pembelajaran daring. Dengan begitu, pemberian pulsa internet bisa digunakan dengan baik. Mengenai gaji honorer pun sama. Kemendikbud memberikan kelonggaran. Syarat kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan(NUPTK) tak lagi diperlukan. Namun, tetap wajib masuk data Dapodik per 31 Desember 2019.
Dia menegaskan, data dapodik ini penting. Sebab data tersebut yang digunakan untuk melakukan audit. Hamid sendiri mengaku heran, sistem sudah ada sejak 2013 lalu, namun masih ada guru yang belum terdaftar di Dapodik. Oleh karenanya, dia mendesak agar kepala sekolah atau operator Dapodik wajib memasukkan semua guru yang bertugas tanpa terkecuali, baik punya NUPTK atau tidak.
”Tapi kalau tidak masuk, tidak dapat. Mau honorer lama juga tidak bisa,” tegasnya. Syarat selanjutnya, guru honorer tersebut belum mendapat tunjangan profesi lainnya. sebab, saat ini tercatat 250 ribu guru non PNS sudah disertifikasi dan dapat honor setara dengan guru golongan III setiap bulannya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Jawa Tengah Wardani Sugiyanto mengungkapkan, memang belum semua sekolah menerapkan KBM daring sepenuhnya. Di Kabupaten Klaten sendiri, KBM dari rumah sudah dilaksanakan sejak 15 Maret 2020. Saat disurvey tiga hari setelahnya, dari 98 sekolah, baru 72 persen yang siap KBM daringnya.
”Awal April servey lag kesiapannya ada peningkata, untuk SD 92 persen dan SMP 95 persen,” tuturnya.
Dalam penggunaan dana BOS, pihaknya ternyata sudah duluan melakukan penyesuaian. Agenda beli barang sudah dialihkan untuk pencegahan covid-19 dan pembelian kuota guru-guru. ”Karena harus daring dengan anak-anak ya,” ungkapnya.
Untuk pencairan tahap kedua nanti, Wardani sudah mengagendakan untuk pembelian kuota siswa. Sehingga, beban biaya mereka bisa terbantu.
Adanya program belajar di rumah (BdR) yang digagas Kemendikbud saat pandemi Covid-19 membuat penggunaan internet meningkat. Meski demikian, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) orangtua perlu mewaspadai ancaman dibalik ketergantungan anak-anak dengan internet. Hal ini mengharuskan para orangtua atau pengasuh anak semakin aktif melakukan pendampingan.
”Penggunaan internet, selain memiliki manfaat juga memiliki dampak negatif, seperti konten pornografi, kejahatan seksual dan eksploitasi terhadap anak, dan grooming,” tutur Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar. Untuk itu dia menyarankan harus memaksimalkan peran keluarga untuk menghindari masalah baru tersebut.
Nahar menambahkan, selain menghindarkan anak dari konten negatif di internet, orangtua sebisa mungkin mampu membuat aktivitas BdR menjadi lebih menyenangkan. ”Jika anak mendapatkan tugas belajar yang berat, bantu ajarkan mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut, namun jangan sampai keseluruhan tugas tersebut dikerjakan orangtua,” ucapnya. Oleh karenanya, harus ada komunikasi positif dan kesepakatan yang dibangun antara orangtua dengan anak.
Spesialis Perlindungan Anak United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio mengatakan bahwa momen BdR merupakan kesempatan bagi orangtua dan pengasuh anak untuk mendampingi anak–anak. Terutama dalam proses belajar mereka yang dilakukan melalui internet. ”Bagi orangtua tidak ada kata terlambat atau gagap teknologi (gaptek). Mari belajar menggunakan internet untuk dampingi anak-anak kita. Antara orangtua dan anak juga harus membuat kesepakatan terkait kapan dan berapa lama anak-anak menggunakan internet,” ujar Astrid. (mia/lyn)
Editor : izak-Indra Zakaria