JAKARTA– Ditundanya pelaksanaan Pilkada 2020 tidak menurunkan jumlah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat, jumlah dugaan pelanggaran terus mengalami kenaikan di tengah Pandemi COVID-19.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hingga Jumat (24/4) lalu, kasus pelanggaran netralitas ASN mencapai 370 temuan. Jumlah itu naik dibandingkan laporan pada 3 April lalu yang hanya 342 temuan. “Iya masih naik terus,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (26/4).
Dari data tersebut, kenaikan pelanggaran terbanyak terjadi pada jenis memberikan dukungan melalui sosial media sebanyak sembilan kasus. Sementara jenis lainnya kenaikannya relatif sedikit. (selengkapnya grafis)
Dewi menambahkan, proses pemeriksaan netralitas ASN di berbagai daerah masih berlanjut. Dari 370 temuan, yang sudah selesai dan kasusnya dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 326. Dia berharap, sanksi yang diberikan bisa tegas sehingga bisa menimbulkan efek jera.
“Mungkin salah satu penyebab pelanggaran masih terus terjadi karena sanksinya kurang tegas. Sanksi ringan hanya peringatan,” imbuhnya. Selain sanksi, pihaknya juga berupaya melakukan sejumlah langkah preventif dengan melakukan sosialisasi.
Saat dikonfirmasi, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, sebagian kasus yang masuk sudah ditindaklanjuti dengen menerbitkan rekomendasi kepada kepala daerah selaku penanggung jawab kepegawaian. Dalam catatannya, rekomendasi sanksi yang dikeluarkan sudah 124 kasus. Penyebarannya tersebar di berbagai daerah Jawa dan luar Jawa.
Agus mengatakan, sejauh ini belum ada pelanggaran yang direkomendasikan mendapat sanksi keras. Pada umumnya, sanksi yang diberikan ada di level sedang. “Yang terbanyak penjatuhan sanksi disiplin sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan dan sanksi moral,” ujarnya.
Semua data ASN yang melanggar, trackrecordnya tercatat dalam aplikasi khusus. Sehingga nantinya berpengaruh pada rekam jejak untuk perkembangan karirnya ke depan. Dia berharap, kepala daerah bisa menjalankan rekomendasi tersebut. Dengan adanya sanksi yang nyata, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi ASN.
“Sudah ada enam yang melapor tindaklanjut, lainnya kami sedang tunggu proses tindaklanjut mereka. Pengalaman sebelumnya ada yang tidak melapor meski sudah tindaklanjut,” kata akademisi UGM itu.
Agus menegaskan, berbagai upaya preventif terus dilakukan jajarannya. Mulai dari menerbitkan surat edaran, sosialiasasi hingga memperkuat koordinasi dengan Bawaslu RI. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria