Waspadai Netralitas Kepala Dinas

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 28 April 2020 | 11:31 WIB
Photo
Photo

JAKARTA – Belum turunnya kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pilkada 2020 menjadi perhatian. Kemarin (27/4), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menekan pelanggaran tersebut.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, potensi pelanggaran ASN di Pilkada 2020 sangat besar. Hal itu didasarkan pada fakta di mana banyak kepala daerah petahana yang kembali maju dalam kontestasi. Berdasarkan data Bawaslu, ada 224 petahana yang punya kans maju. Dan berdasarkan pengalaman, keberadaan petahana rawan dengan mobilisasi ASN.

“Kita perlu antisipasi diawal, berbagai potensi pelanggaran yang sering terjadi tersebut”, ujarnya usai pertemuan kemarin (27/4).

Agus memperkirakan, yang paling rawan dalam pelanggaran netralitas adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau berstatus eselon II ke atas. Di level daerah, eselon II banyak menduduki jabatan kepala dinas atau unit setara lainnya. Secara kewenangan, JPT memiliki power untuk menggerakkan jajaran di bawahnya.

“Prediksi kami pelanggaran akan terus meningkat, terutama pada posisi jabatan strategis ASN,” imbuhnya.

Asumsi tersebut, bahkan terkonfirmasi dari data aduan yang masuk ke KASN. Hingga 25 April 2020, sudah ada 212 pengaduan yang diterima dari berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, tercatat ada keterlibatan 118 ASN yang menduduki JPT. Melihat data tersebut, Agus menilai sebagai alarm agar pengawasan semakin diperketat.

“Maka sinergi pengawasan dengan Bawaslu RI perlu diperkuat”, tambah Agus. Dia menilai, sejauh ini sinergitas kedua lembaga sudah cukup baik. Namun demikian, perlu untuk tetap di tingkatkan. Sehingga akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai pedoman operasional di lapangan dalam tugas pengawasan Pilkada.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pengawasan terdapat PNS akan terus berjalan meski terjadi pandemi. Pasalnya, netralitas tak terkait dengan tahapan Pilkada yang dihentikan KPU. “Jadi kalau ada pelanggaran tetap kami proses,” tuturnya.

Soal potensi petahana yang menggerakkan ASN, wanita asal Palu itu berharap pemimpin tidak semena-mena dan harus menjadi contoh baik. “Mau jadi calon kok tidak patuh? Padahal kalau jadi pemimpin yang paling dibutuhkan pertama adalah kepatuhan hukum menjalankan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang,” pungkasnya. (far)

Editor : izak-Indra Zakaria