Ketua DPRD Ditangkap Setelah Mangkir

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 28 April 2020 | 12:43 WIB
Photo
Photo

JAKARTAs - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan penindakan. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap. Perkara yang ditangani komisi antirasuah itu terkait dugaan suap di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. 

Dua tersangka itu adalah Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi. Bekerjasama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumsel, KPK menangkap kedua tersangka pada Minggu (26/4) lalu. "KPK telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata lewat keterangan pers, (27/4). 

Perkara itu merupakan pengembangan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 September 2018. Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang USD 35 ribu dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yakni, Ahmad Yani (Bupati Muara Enim 2018-2019), Elfin Muhtar (kabid pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR) dan Robi Okta Fahlefi (swasta). 

Alex menerangkan, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pihaknya menyimpulkan adanya keterlibatan ketua DPRD dan plt kadis PUPR dalam perkara suap terkait proyek tahun anggaran 2019 tersebut. Penyidikan terhadap dua tersangka itu dimulai sejak 3 Maret lalu. "KPK telah mengirimkan tembusan Informasi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada para tersangka pada 3 Maret lalu," jelasnya. 

Penangkapan dua tersangka di tengah pandemi Covid-19 diklaim KPK sebagai bukti bahwa bidang penindakan tetap bekerja. Penangkapan itu dinilai sebagai komitmen KPK terhadap pemberantasan korupsi. Namun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut proses penangkapan itu bukan hal yang begitu membanggakan. 

"Sebab, kasus ini sejatinya merupakan pengembangan dari kepemimpinan KPK era sebelumnya," ungkapnya. Menurut Kurnia, sejak Firli Bahuri dkk menjabat belum ada satu pun penindakan yang benar-benar didasari penyelidikan. Mulai dari OTT komisioner KPU, Bupati Sidoarjo, anggota DPRD Sumatera Utara, dan Muara Enim. "Keseluruhan kasus ini merupakan pengembangan dari pimpinan KPK era sebelumnya," paparnya. (tyo)

Editor : izak-Indra Zakaria