JAKARTA --Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) penurunan lalu lintas di jalan-jalan nasional di Pulau Jawa sebanyak 68 persen pada masa larangan mudik. Data tersebut berdasarkan pemantauan dan evaluasi pada jalan nasional (non tol) yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Berdasarkan pantauan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, terjadi penurunan traffic jalan nasional selama PSBB di Pulau Jawa bervariasi di berbagai wilayah mulai dari 33 persen hingga 89 persen. Dengan rata-rata 68 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan layanan jalan tol dan non-tol tetap beroperasi sebagai jalur logistik untuk pergerakan barang kebutuhan pokok/pangan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan/kendaraan medis. Selain itu, layanan tol juga diperbolehkan beroperasi untuk pergerakan orang pada skala lokal atau kawasan Jabodetabek.
”Disiplin untuk tidak mudik sangat penting. Dengan demikian traffic di jalan tol dan jalan nasional diharapkan dapat lebih menurun lagi,” kata Basuki kemarin.
Di Pulau Jawa, terdapat sejumlah jalan nasional yang berada dalam wilayah PSBB yakni di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Sementara di Provinsi Jawa Timur, terdapat lima ruas jalan nasional yang masuk wilayah PSBB dan terjadi penurunan lalu lintas yakni Jalan Pattimura (Bangil) sebesar 78 persen, ruas Widang - Batas Kota Lamongan sebesar 77 persen, Batas Kota Nganjuk - Kertosono sebesar 89 persen, Batas Kota Madiun – Batas Kota Caruban sebesar 84 persen, dan Batas Kota Jombang - Batas Kabupaten Mojokerto sebesar 80 persen.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk benar-benar mengikuti larangan pemerintah untuk tidak mudik. Mesti sejatinya kebijakan tersebut terlambat, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tetap mewanti-wanti masyarakat untuk patuh. Sebab, kebijakan ini dibuat dalam rangka pengendalian pandemic Covid-19 agar tidak menyebar ke berbagai daerah.
”Jangan mencoba main kucing-kucingan mengambil jalan tikus, untuk mengakali petugas,” tegasnya.
Tulus menekankan, bahwa tindakan tersebut amat sangat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat, dan petugas medis di kampungnya. Dia mencontohkan kasus di Cilacap, sebanyak 7 orang pemudik yang menggunakan jasa mobil travel terbukti semua positif Covid-19.
”Kalau memang sangat urgen harus mudik, sebaiknya masyarakat mudik secara legal. Urus surat-surat yang diperlukan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Tulus juga mendesak agar pemerintah konsisten memberikan bantuan jaring pengaman sosial pada warga yang tidak mudik dan dalam kesulitan ekonomi. Bantuan jaring pengaman sosial harus dalam jumlah cukup memadai, baik untuk logistik hingga biaya tempat tinggal.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bansos yang disalurkan tepat sasaran dan jumlah. Pasalnya, pihaknya mendapat aduan masyarakat jika bansos sembako yang diterima tak sesuai dengan informasi awal.
Pada bagian lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya mempercepat pengembalian uang pembatalan tiket perjalanan kereta yang sudah dipesan masyarkaat. Jika sebelumnya, pembatalan via KAI Access akan dikembalikan secara transfer paling lambat 45 hari maka sekarang jauh lebih cepat. Uang akan dikembalikan 100 persen hanya dalam tiga hari sejak dilakukan pembatalan.
VP Public Relations Joni Martinus menuturkan, ketentuan tersebut berlaku mulai 30 April sampai 4 Juni 2020 untuk keberangkatan KA masa Angkutan Lebaran 2020. Yakni, perjalanan mulai 14 Mei sampai 4 Juni 2020.
”Layanan ini kami berikan bagi pelanggan agar beralih ke pembatalan secara online,” ujarnya. Dengan begitu, campaign physical distancing bisa terlaksana karena tak perlu pergi ke stasiun.
Nah, yang harus jadi perhatian ialah saat regesreasi akun di aplikasi KAI Access. Penumpang harus mendaftarkan nama dan nomor identitas yang sesuai dengan data pada tiket. Pada menu pembatalan, masukkan juga nomor rekening yang memiliki nama sesuai dengan nama penumpang pada tiket.
Dia berharap, dengan kebijakan percepatan pengembalian uang ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dananya kembali secara tunai dan cepat. “Semoga kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat yang telah menunda perjalanan mudiknya,” ungkapnya.
Sejauh ini, kata Joni, total tiket yang sudah dibatalkan mulai 23 Maret hingga 29 April 2020 sebanyak 877.618 tiket. Jumlah tersebut sebagian besar dibatalkan melalui aplikasi KAI Access dan sisanya dibatalkan secara offline di stasiun.
Sementara, untuk masa Angkutan Lebaran (angleb) 2020 dengan kerangkatan 14 Mei sampai 4 Juni 2020 atau H-10 sampai H+10, tercatat 554.672 tiket telah dibatalkan. Artinya, masyarakat telah memahami dan mematuhi kebijakan larangan pemerintah untuk tidak mudik.
”Masih terdapat 352.884 tiket yang belum dibatalkan oleh penumpang, atau 39 persen dari total tiket angleb 2020 yang telah terjual,” paparnya.
Sementara itu, maskapai penerbangan member dari Lion Air Group akan kembali melayani penerbangan domestik yang direncanakan akan kembali beroperasi mulai 3 Mei 2020. Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menuturkan, operasional Lion Air Group ini dilakukan dengan perizinan khusus (exemption flight) dari regulator, yakni Kementerian Perhubungan. Nantinya, tidak semua orang dapat memanfaatkan penerbangan ini. Penerbangan ini khusus melayani pebisnis bukan dalam rangka “mudik”, serta tujuan operasional angkutan kargo, perjalanan bagi pimpinan lembaga tinggi negara RI atau tamu kenegaraan seperti operasional kedutaan besar, perwakilan organisasi internasional yang memiliki kedudukan di Indonesia, operasional penegakan hukum, pelayanan darurat, hingga layanan penerbangan khusus (repatriasi) untuk pemulangan WNI atau WNA atas seizin Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
”Layanan penerbangan tersebut sesuai dengan Permenhub no 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi selama masa angkutan udara Idul Fitri periode 1441 Hijriah,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Rencananya, lanjut dia, operasional akan melayani rute-rute penerbangan dalam negeri termasuk kota atau destinasi berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan wilayah dengan transmisi lokal atau daerah terjangkit (Zona Merah). Oleh karenanya, bagi pebisnis dan calon penumpang dengan tujuan pengecualian wajib memenuhi protokol penanganan Covid-19 dengan mengisi kelengkapan dokumen dan melampirkannya sebelum keberangkatan. Seperti, surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat, yang menerangkan bebas atau negatif Covid-19 dengan ketentuan maksimum tujuh (7) hari setelah hasil uji keluar. Tentunya, telah melakukan rangkaian pemeriksaan melalui metode tes rapid test atau swab test.
Kedua, mengisi surat pernyataan di rute PSBB atau Zona Merah yang disediakan oleh Lion Air Group secara rinci. Ketiga, melampirkan surat keterangan perjalanan dari instansi/ lembaga/ perusahaan yang menjelaskan bahwa calon tamu atau penumpang bepergian menggunakan pesawat udara bukan untuk mudik.
”Bagi pedagang atau pengusaha logistik yang tidak memiliki instansi dapat membuat surat pernyataan untuk berdagang/ transaksi secara benar,” jelasnya.
Dalam mempersiapkan rencana perjalanan bagi pebisnis dan calon tamu tujuan tertentu, Lion Air akan mengoperasikan armada Boeing 737-900ER (215 kelas ekonomi), Boeing 737-800NG (189 kelas ekonomi) rerata pesawat dilengkapi hiburan yang terkoneksi dengan Wifi. Selain itu, Lion Air juga akan mengoperasikan Airbus 330-300CEO (440 kelas ekonomi) dan Airbus 330-900NEO (436 kelas ekonomi).
Untuk Wings Air, lanjut dia, akan beroperasi dengan ATR 72-500 dan ATR 72-600 guna menambah pengalaman terbang berjenis pesawat baling-baling (propeller). Armada ini memiliki konfigurasi 72 kursi kelas ekonomi (tata letak 2-2).
Sementara untuk Batik Air akan menyediakan armada Airbus 320-200CEO dan Airbus 320-200NEO (12 kelas bisnis dan 144 kelas ekonomi), Boeing 737-800NG (12 kelas bisnis dan 158 kelas ekonomi), serta Boeing 737-900ER (12 kelas bisnis dan 144 kelas ekonomi).
Danang menambahkan, pihaknya juga tunduk pada ketentuan standar operasional prosedur. Sebelum penerbangan, Lion Air Group bekerjasama dan koordinasi dengan petugas layanan darat (ground handling), petugas keamanan (aviation security) dan pihak lainnya guna memastikan bahwa awak pesawat dan seluruh tamu sudah mengikuti rekomendasi protokol kesehatan. Mulai dari pengecekan suhu badan, mencuci tangan, membersihkan tangan dengan cairan (hand sanitizer), dan penggunaan masker secara tepat.
Menurutnya, Lion Air Group juga telah menjalani dan meningkatkan fase pengerjaan sterilisasi, penyemperotan (disinfektan) pesawat. Seperti pembersihan badan pesawat, penggantian saringan udara kabin, kebersihan kabin, kokpit, dan kompartemen kargo.(tau/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria