JAKARTA– Harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada selesai April jika pemungutan suara digelar 9 Desember 2020 tak terpenuhi. Hingga kemarin (30/4), Presiden Joko Widodo belum juga mengesahkan draf tersebut.
Untuk diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (14/4) lalu, KPU meminta agar Perppu selesai bulan April. Sehingga di bulan Mei, Peraturan KPU (PKPU) bisa diselesaikan. Sebab jika coblosan 9 Desember 2020, maka tahapan harus dimulai 1 Juni dan regulasinya harus sudah klir.
Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan jajarannya masih menunggu terbitnya Perppu. Hingga kemarin, Ilham mengaku belum mendapat informasi kapan Perppu diterbitkan. Dia berharap bisa keluar secepatnya. “Semoga bisa besok (hari ini) Jika tidak dikeluarkan hari ini (kemarin),” ujarnya kepada Jawa Pos.
Disinggung soal sejauh mana dampak keterlambatan Perppu dalam penyusunan PKPU, dia enggan berkomentar lebih jauh. “Kita tunggu saja,” kata pria berdarah Aceh tersebut.
Sebelumnya, Ilham menyebut ada banyak hal teknis yang perlu diatur ulang dalam PKPU menyusul tertundanya tahapan. Selain jadwal, juga ada hal lain. Misalnya untuk mengatur perubahan data pemilih. Atau mengatur bukti dukungan calon perseorangan yang bisa saja telah terjadi perubahan alamat atau status orangnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, kebutuhan Perppu saat ini sangat mendesak. Bagi Bawaslu sendiri, lanjut dia, pihaknya berpotensi melakukan perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) jika melihat situasi yang berbeda. Hanya saja, Perbawaslu yang disusun juga harus menyesuaikan PKPU.
“Menunggu KPU, PKPU apa yang di revisi, kalau PKPU pemiktahiran data pemilih misalnya ada revisi maka bawaslu akan merevisi juga,” ujarnya saat dihubungi.
Sementara diakuinya, PKPU sendiri nasibnya masih menunggu Perppu. Berdasarkan informasi yang dia Abhan pekan lalu, draf Perppu sudah masuk Istana. “Masih kita tunggu, infonya segera keluar,” pungkasnya.
Tim penyusun Perppu pemerintah terdiri dari Kemendagri, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM sudah menyelesaikan drafnya dan tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria