JAKARTA– Pandemi Covid-19 tidak menghalangi serikat buruh untuk tetap memperingati May Day hari ini (1/5). Format aksi pun dikemas berbeda. Jika biasanya mengerahkan massa secara besar-besaran di jalanan, aksi kali ini dilakukan secara virtual. "Kami kemas dalam bentuk kampanye di media sosial," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kemarin (30/4).
Kampanye media sosial, ujar dia, tidak mengendurkan semangat buruh untuk memperingati May Day. Disampaikan, ada tiga isu yang disuarakan kaum pekerja melalui medsos. Fokus utama adalah menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Saat ini pembahasan omnibus law tersebut mulai bergulir di DPR. Badan legislasi (baleg) telah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU itu. "Kami sudah suarakan penolakan ini sejak awal," ujar Said Iqbal.
Nah, organisasi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mendesak agar klaster ketenagakerjaan dihapus dari RUU Ciptaker. Dari 11 klaster dalam omnibus law, memang bagian ketenagakerjaan yang paling memicu kontroversi dan penolakan khususnya dari buruh. Selain dinilai merugikan buruh, penyusunan klaster tersebut dilakukan sepihak tanpa melibatkan unsur pekerja. "Tidak ada jalan lain, untuk menghindari gejolak sebaiknya klaster ini (ketenagakerjaan, Red) dikeluarkan dan dihapus dari RUU Cipta Kerja," imbuhnya.
Sejauh ini, DPR dan pemerintah memang sudah memutuskan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Itu dilakukan untuk menghindari polemik di tengah publik. Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar parlemen dan tim pemerintah menyerap semua aspirasi dari berbagai kalangan. Baik yang pro maupun yang kontra.
Isu lain yang disorot buruh dalam peringatan May Day adalah menolak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan saat ini gelombang PHK sudah mulai terjadi besar-besaran. Di Jakarta saja, jelas dia, sudah lebih dari sejuta pekerja yang melaporkan sudah di-PHK dan dirumahkan oleh perusahaan. Disnakertrans Pemprov Jawa Barat juga melaporkan sedikitnya sekitar 500 ribu pekerja di-PHK dan dirumahkan. Belum termasuk di daerah lain. "Artinya mencegah gelombang PHK ini jauh lebih bermanfaat daripada membahas omnibus law," tegasnya.
Pihaknya pun mendesak pemerintah melakukan langkah serius untuk mencegah PHK. Perusahaan yang melakukan PHK diminta untuk diaudit oleh akuntan publik. "Ini untuk memastikan apakah benar-benar rugi atau menjadikan pandemi Civid-19 hanya sebagai alasan memecat buruh," tegas Andi Gani.
Selain itu, buruh juga meminta perusahaan untuk meliburkan pekerja. Sebab sampai saat ini, masih banyak pekerja yang tetap masuk. Di sisi lain, perusahaan juga dituntut membayar penuh gaji dan tunjangan hari raya (THR) karyawan seratus persen. "Ini untuk memastikan agar buruh tidak semakin terpuruk akibat pandemi virus corona," tandasnya. (mar)
Editor : izak-Indra Zakaria