JAKARTA- – Dugaan pemanfaatan bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan politik terendus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak hanya di Klaten yang kasusnya mencuat, dugaan politisasi juga terjadi di sejumlah daerah peserta Pilkada 2020 lainnya.
“Bukan hanya di klaten, di beberapa kabupaten juga terjadi. Sumenep juga ada,” kata anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettololo kepada Jawa Pos, (1/5).
Daerah-daerah lain yang sudah melapor di antaranya ada di Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Utara. Modusnya cukup beragam, namun umumnya menonjolkan gambar kepala daerahnya. “Di Sumatera utara misalnya ada indikasi dalam bentuk tas bantuan bergambar bupati,” imbuhnya.
Daerah-daerah yang dilaporkan itu, lanjut dia, akan menggelar Pilkada 2020. Di mana kapala daerah yang menjabat saat ini berpotensi maju untuk periode kedua kepemimpinannya. Dari fakta itulah, Bawaslu menduga adanya dugaan politisasi bansos.
“Apalagi yang tercantum disitu hanya gambar bupati. Jadi indikasi bahwa ada semacam menggunakan program untuk kepentingan. Saya kira tidak baik,” kata dia.
Semua kasus tersebut, lanjut dia, tengah ditelusuri oleh jajarannya di level Kabupaten/Kota. Dalam proses pengusutan, norma yang berpotensi dikenakan adalah pasal 71 ayat 3 UU Pilkada. Dalam pasal tersebut disebutkan kepala daerah dilarang mengguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sejak 6 bulan sebelum penetapan.
Hanya saja, kata Dewi, untuk kepastiannya perlu dikaji lebih jauh. Pasalnya, jadwal penetapan pasangan calonnya di tahapan yang baru masih belum jelas. “Kalau tidak ditemukan pelanggaran terhadap pasal 71, ya bisa ketentuan hukum lainnya,” imbuhnya.
Hukum lain yang dia maksud adalah sanksi etik. Dewi menuturkan, menggunakan anggaran negara, apalagi program kemanusiaan untuk kepentingan electoral tidak bisa dibenarkan dari aspek etika. Bentuk sanksi etiknya bisa berupa teguran langsung atau bisa berbentuk rekomendasi teguran kepada Menteri Dalam Negeri.
“Diteruskan ke Kemendagri bahwa ada yang perlu ditindaklanjuti untuk memperingatkan kepala daerah tersebut. Saya kira itu yang bisa dilakukan,” tuturnya. Dengan cara tersebut, Dewi menilai sudah memberi sanksi sosial yang tidak ringan terhadap citranya.
Sejalan dengan proses penelusuran kasus-kasus yang sudah masuk, aspek pencegahan juga dilakukan jajaran Bawaslu. Dewi menuturkan, saat ini Bawaslu daerah sudah banyak yang mengeluarkan himbauan agar kepala daerah tidak mempolitisasi masa covid.”Ini bagian dari pendidikan politik pencegahan,” pungkasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria