JAKARTA- Adanya kasus dugaan politisasi bantuan sosial COVID-19 oleh petahana membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil langkah pencegahan. Kemarin (3/5), Bawaslu RI merilis Surat Edaran (SE) kepada jajarannya untuk menyampaikan larangan kampanye terselubung kepada Pemerintah Daerah dan Partai Politik.
"Surat edaran kami sampaikan ke jajaran untuk dikirim ke pemda dan parpol terutama daerah pilkada," kata anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin kepada Jawa Pos (3/5).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi itu menjelaskan, himbauan ke pemda dimaksudkan agar kepala daerah yang berpotensi menjadi calon petahana bisa manghindari politisasi bantuan dari APBD. Sementara ke partai politik untuk bisa mengawasi kadernya yang maju agar tidak memberi bantuan dengan nuansa elektoral. "Perlu niat baik semua pihak meningkatkan kualitas demokrasi ini," imbuhnya.
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, politisasi bansos yang dilakukan kepala daerah tidak bisa ditoleransi. Jika terbukti, maka yang bersangkutan memiliki resiko hukum. Sebab, Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada sudah melarang kepala daerah menggunakan program yang menguntungkan atau merugikan paslon.
"Kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi atau petahana, bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon," ujarnya. Hal itu, kata Hasyim, tercantum dalam pasal 71 ayat 5 UU Pilkada. Sementara jika tidak kembali maju, yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pidana.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai adanya elit politik yang memanfaatkan bencana untuk elektoral memprihatinkan. Selain faktor mental elit politik yang buruk, hal itu juga terjadi sebagai dampak ketidakpastiannya tahapan pilkada sehingga memunculkan peluang untuk menyimpang.
Untuk itu dia mengusulkan agar Pilkada ditunda sekalian ke September 2021. Sehingga semua fokus ke penanganan COVID. "Jangan sampai seperti sekarang politisasinya lebih dominan dari upaya penyelesaian COVIDnya," ujarnya.
Selain itu, Titi juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalankan fungsinya selaku pembina politik dalam negeri. Menurutnya, Kemendagri harus menunjukkan ketegasannya ke kepala daerah untuk tidak mempolitisasi bansos.
"Harus lebih tegas. Semua bantuan tidak boleh di politisasi. Kalau APBD Harusnya label pemerintah dan negara, bukan menonjolkan pribadi," tuturnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria