JAKARTA– Upaya menembus penyekatan larangan mudik terus dilakukan. Ada rencana pemberlakukan denda maksimal Rp 100 juta untuk tiap pelanggar pada 7 Mei mendatang. Namun, pemberlakuannya dinilai sulit untuk dilaksanakan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk.
Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin menjelaskan, setiap hari terus ada upaya untuk melewati sekat larangan mudik. Modusnya beragam dari masuk bagasi hingga mobil pick up. "Kami sudah mulai hafal modusnya bagaimana," ujarnya.
Hingga saat ini Korlantas mendata telah ada 25.700 kendaraan yang dipaksa putar balik. Pada semua titip penyekatan dari Lampung hingga Jawa Timur. "Yang paling banyak coba ditembus itu di Cikarang Barat," terangnya dihubungi Jawa Pos Kemarin sore.
Bagaimana dengan rencana sanksi denda? Benyamin menuturkan bahwa hingga saat ini Polri masih menetapkan putar balik sebagai sanksinya. "Sepertinya agak sulit menetapkan denda dalam kondisi semacam ini," tuturnya.
Untuk di Korlantas, saat ini merasakan bagaimana susahnya masyarakat. Banyak keluhan kepada kepolisian di lapangan. "Kalau mau didenda, masyarakat sedang susah lho. Apa ya akan dibayar. Kalau mau ditahan, mau berapa banyak yang ditahan," terangnya.
Perlu diketahui, banyak masyarakat yang terpaksa menerobos sekat larangan mudik. Baik karena pemutusan hubungan kerja hingg kehabisan uang dan pulang kampung merupakan satu-satunya pilihan untuk bisa bertahan hidup. "Kami hanya berharap dan menghimbau untuk tidak mudik," urainya.
Sementara Pengamat Transportasi Djoko Setijawarno menjelaskan, kebijakan denda yang dirancang Kemenhub tentunya perlu dipertimbangkan kembali. Dalam kondisi semacam ini masyarakat itu terpaksa memilih pulang kampung. "Karena sudah kehabisan uang, tidak ada pekerjaan dan sebagainya," urainya.
Maka, kurang adil bila berencana menetapkan aturan denda semacam itu. Dia mengatakan, justru seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang solutif. "Untuk masyarakat yang semacam ini," urainya.
Misalnya, untuk warga yang terpaksa pulang kampung ini didata. Lalu diberikan bantuan sosial. Agar bisa bertahan hidup dalam kondisi yang serba sulit. "Kecepatan memberikan bansos ini penting, tiap hari harus makan," ujarnya.
Kalau memang tidak bisa memberikan bansos, diharapkan pemerintah memberikan izin khusus mereka untuk pulang kampung. "Tentu harus menetapkan protokol kesehatan, isolasi mandiri atau isolasi yang disediakan pemda. Jangan buat aturan kaku tapi mengorbankan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik. Masyarakat jangan coba-coba mencuri kesempatan untuk mudik. Karena berisiko bagi orang-orang yang ada di kampung halaman. Karena bisa saja pemudik tersebut adalah orang tanpa gejala yang membawa virus dan bisa menulari orang lain.
’’Dan apabila yang tertular adalah kelompok rentan dan memiliki penyakit penyerta, maka ada risiko terpapar dan terinfeksi, sakit ringan, sedang, bahkan bisa meninggal,’’ ujar Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat kabinet terbatas virtual bersama Presiden kemarin. karena itu, jangan mudik dulu.
Dia berharap media massa ikut berperan mengampanyekan tidak mudik. Karena beberapa provinsi saat ini sudah mulai menunjukkan situasi yang baik. di mana tidak ada penambahan kasus positif dalam kurun waktu tertentu. Jangan sampai kehadiran pemudik malah menimbulkan persoalan baru, karena jumlah tenaga kesehatan di daerah terbatas. Baik, dokter, perawat, dan tenaga pendukung lain.
Doni menjelaskan, jumlah dokter paru di Indonesia hanya 1.973 orang. Artinya satu dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara Indonesia,’’ lanjutnya. Jangan sampai kemudian seseorang menularkan penbyakit ke suatu daerah, sementara di daerah tersebut tidak ada dokter paru. Sementara, secara keseluruhan jumlah dokter spesialis di Indonesia ada 34 ribu orang.
Masyarakat wajib ikut menjaga agar jangan sampai para dokter kelelahan akibat menangani pasien dalam jumlah banyak. Bila mereka kurang istirahat, imunitasnya mudah menurun. ’’Kalau para dokter menurun imunitasnya, berpotensi terpapar (covid-19),’’ ujarnya. Karena bagaimanapun dokter harus menjadi benteng terakhir dalam melawan pandemi.
Cara mengurangi risiko kelelahan pada dokter adalah dengan mencegah penularan semaksimal mungkin. Yakni, dengan mebatasi interaksi fisik antarmanusia. Termasuk di dalamnya mudik. Sehingga kurva penularan bisa mendatar atau bahkan menurun dan kerja para temnaga kesehatan menjadi lebih efektif.
Dalam ratas tersebut, ucap Kepala BNPB itu, Presiden memberikan opsi lain untuk mengganti cuti bersama idul Fitri. Yakni, memindahkan ke lebaran haji alias Idul Adha pada akhir Juli mendatang. Kantor Staf Presiden diminta untuk mengkaji peluang tersebut. tentunya, dengan meperhatikan perkembangan pandemi.
Saat ini, keputusan yang digunakan adalah hasil revisi SKB tiga menteri yang menggeser cuti bersama Idul Fitri ke akhir tahun. opsi perubahan menjadi akhir Juli masih berpeluang dilakukan bila masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga tren penularan terus menurun.
Hingga akhir bulan lalu, sudah ada 89 ribu buruh migran Indonesai yang pulang ke tanah air dari sejumlah negara. Bulan ini, diperkirakan ada 16 ribu orang lagi yang masuk. kemudian, untuk ABK, ada 12.758 orang yang akan masuk. sudah terkonfirmasi ada 17 kapal pesiar yang akan memulangkan mereka via Tanjung Priok dan Benoa.
Senada, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I memastikan bahwa gelombang kepulangan ABK dari kapal pesiar di luar negeri belum berhenti. Yang terdekat, MV Amsterdam dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis (7/5). Kepada Jawa Pos, Panglima Kogabwilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyebut, kapal tersebut semula terjadwal merapat di Jakarta kemarin.
Namun rencana tersebut batal terlaksana. ”Mereka belum mengurus clearance,” ungkap dia. Karena itu, jadwalnya diundur sampai Kamis pekan ini. Sebelumnya, Yudo memang sudah menyampaikan bahwa kedatangan kapal pesiar membawa ABK berkewarganegaraan Indonesia masih akan terus terjadi. ”Masih banyak,” tegasnya. Karena itu, pihaknya bersiap diri mengurus kedatangan mereka.
Sebagaimana ketentuan yang berlaku selama pandemi virus korona. Semua ABK dari kapal pesiar yang tiba di Indonesia harus menjalani rangkaian tes untuk memastikan kondisi mereka. Di samping menekan potensi penyebaran Covid-19, itu dilakukan guna menentukan perlakuan terhadap mereka. Apa perlu diobservasi di rumah sakit darurat (RSD) Covid-19 atau cukup diobservasi di luar rumah sakit.
Selain mempersiapkan diri mengurus kedatangan ABK dari luar negeri, Kogabwilhan I juga memastikan perawatan terhadap ABK yang bekerja di kapal-kapal PT Pelni maksimal. Berdasar catatan yang diterima oleh Yudo dari Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) di Pulau Galang, masih ada 14 ABK KM Kelud dirawat di RSD Covid-19 Pulau Galang. Semuanya positif Covid-19.
Data tersebut, sambung Yudo, juga mencatat dua ASN BKKBN dan enam WNA dari India yang dinyatakan postif Covid-19. ”Pasien rawat inap (RSD Covid-19 Pulau Galang) 22 orang positif Covi-19,” beber Yudo. Khusus pasien asal India, dia menyebutkan bahwa mereka merupakan jemaah tabligh. Mereka dirawat di Pulau Galang sejak dua hari lalu (3/5). Pihak keduataan besar India untuk Indonesia juga sudah diberi tahu.
Yudo menjelaskan bahwa enam WNA itu bukan bagian dari jemaah tabligh di Malaysia maupun Gowa. ”Dari Masjid Baiturahman Batam,” imbuhnya. Untuk itu, mereka berbeda dengan kluster jemaah tabligh di Malaysia maupun di Gowa. Perawatan terhadap merek dilakukan di Pulau Galang lantaran RSD Covid-19 terdekat dari Batam adalah RSD Covid-19 Pulau Galang. Mereka akan dirawat di sana sampai pulih.
Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menuturkan, kebijakan tidak mudik harus benar-benar diawasi. Tidak boleh dikasih kendor. Sebab, dengan tidak adanya perpindahan orang maka virus pun sejatinya tidak akan bergerak ke mana-mana. Artinya, penularan pun bisa ditekan.
”Kasus lebih rendah. Angka kematian lebih sedikit dari prediksi kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Pandu telah membuat permodelan terkait perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ada tiga situasi yang diprediksi. Pertama, jika pemerintah melakukan intervensi rendah. Kedua, invertensi sedang, dan ketiga, intervensi tinggi.
Pada kondisi pertama, intervensi rendah seperti jaga jarak sosial secara sukarela dan membatasi kerumunan massa saja, maka jumlah kasus positif yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bisa mencapai 1,6 juta orang hingga Juli mendatang.
Sebaliknya, ketika intervensi pemerintah tinggi terhadap kasus ini. dengan tes massal baik rapid test maupun Swab test cakupan tingg dan mewajibkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka jumlah kasus positif yang membutuhkan penanganan di rumah sakit secara komulatif bisa ditekan hingag 300 ribu. PSBB ini termasuk kebijakan pelarangan mudik. ”Puncak kasus tetap diprediksi lebaran,” ujarnya. (idr/byu/syn/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria